Aldo Muhamad Derlan Peneliti Lembaga Literasi Politik Indonesia (LPI) menilai, Sufmi Dasco Ahmad Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, layak menjadi Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029.
Menurutnya, pengalaman Dasco di parlemen menjadi bekal penting untuk mendampingi Prabowo Subianto Presiden, terutama dalam menjalin komunikasi dengan DPR dan mengawal program-program Pemerintah.
“Bang Dasco layak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Menurut saya, dia sosok yang ideal. Kualitasnya premium. Kalau Gen Z menyebut dengan istilah enggak kaleng-kaleng. Bang Dasco jeli membaca persoalan dan mampu mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Yang juga saya perhatikan, dia konsisten menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Itu penting supaya hasil pembahasan benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Aldo, di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kemampuan tersebut, lanjut Aldo, juga dibutuhkan ketika sebuah program pemerintah melibatkan beberapa kementerian atau lembaga. Dalam situasi itu, Wakil Presiden bisa membantu memperjelas pembagian tugas dan mengawal penyelesaian kendala di lapangan.
“Modal Bang Dasco kuat. Pak Prabowo butuh pendamping yang bisa membantu menyukseskan program-program pemerintahannya. Kalau ada program yang tersendat, pendamping Presiden perlu mencari tahu letak masalahnya dan mengajak pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya. Saya melihat Bang Dasco mampu menjalankan peran itu,” kata Aldo.
Sementara, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI untuk menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka terus berdatangan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra.
Hingga Minggu (15/11/2026), sedikitnya enam DPD Gerindra telah menyatakan dukungan, yakni Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, dan Papua Barat Daya.
Sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Sehari kemudian, Pimpinan MPR menyurati Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari terhitung sejak jabatan wakil presiden kosongz untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.(rid/ham)
