JAKARTA, DISWAY.ID - Kebijakan pajak perdagangan elektronik, transparansi biaya layanan marketplace, hingga perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi pembahasan utama dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM”.
Kegiatan tersebut digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2026. Diskusi menghadirkan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Anto Suroto.
Meski tidak dapat hadir secara langsung, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) turut menyampaikan pandangannya terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace dan tata kelola ekosistem perdagangan digital.
Ketua Umum idEA, Budi Primawan, menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang disebut berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Menurut Budi, kebijakan tersebut merupakan perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan jenis pajak baru. Karena itu, marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Sebelumnya, idEA mengusulkan agar implementasi kebijakan dimulai pada 1 Januari 2027. Usulan tersebut bertujuan memberikan waktu tambahan untuk menyempurnakan sistem, menyelesaikan persoalan teknis, serta menyosialisasikan aturan kepada para penjual.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi.
idEA Dorong Kemudahan Administrasi Pajak SelleridEA juga menyoroti mekanisme batas omzet Rp500 juta per tahun yang tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22. Mengingat penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif dari berbagai kanal penjualan, seller diwajibkan menyampaikan surat pernyataan.
Hasil koordinasi idEA dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyepakati bahwa satu surat pernyataan bermeterai dapat digunakan di seluruh platform. Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi pengeluaran meterai sekaligus menyederhanakan administrasi bagi pelaku UMKM.
idEA turut mendorong kejelasan pelaksanaan aturan di lapangan, termasuk pengelolaan data, sistem pelaporan, sosialisasi, serta layanan bantuan untuk mengatasi kendala teknis.
Dalam ketentuan yang dipaparkan, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final.
Sementara itu, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan pajak tersebut relevan untuk menghadapi derasnya produk impor di platform perdagangan elektronik. Ia memperkirakan produk impor mendominasi hingga 80 persen perdagangan di e-commerce.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujar Anto.
Pemerintah Atur Biaya Marketplace dan Diskon Layanan 50 PersenDari sisi pemerintah, Ali Manshur memaparkan bahwa 99,6 persen dari sekitar 56 juta UMKM nasional masih didominasi usaha mikro berdasarkan data BPS 2025.
Ia juga mengutip riset Google dan Temasek yang menyebut e-commerce berkontribusi sebesar 70 persen terhadap ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital tersebut diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030, dengan sekitar 24 juta pelaku berasal dari sektor UMKM.
- 1
- 2
- »
