-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kali ini, gugatan diajukan Jovi Andrea Bachtiar yang meminta agar persyaratan pendidikan formal tersebut dihapus dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Permohonan pengujian materiil itu telah diregistrasi MK pada 12 November 2026 dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Jovi mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalam permohonannya, Jovi mempersoalkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Pemohon menilai persyaratan ijazah formal tidak dapat dijadikan ukuran mutlak untuk menentukan kemampuan seseorang memimpin negara.
Menurutnya, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kecakapan dalam menjalankan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh seseorang.
Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar permohonan agar MK menguji kembali relevansi persyaratan pendidikan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pemohon juga menilai ketentuan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Selain persoalan hak politik, Jovi menyoroti dampak penerapan persyaratan ijazah yang dinilai dapat memunculkan perdebatan berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan para kandidat.
Dalam argumentasinya, pemohon turut membandingkan ketentuan di Indonesia dengan sejumlah negara demokrasi, yakni Amerika Serikat, Prancis, dan India. Ketiga negara tersebut disebut tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai persyaratan pencalonan presiden.
Pemohon secara khusus merujuk pada Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur persyaratan calon presiden berdasarkan kewarganegaraan, batas usia, serta masa domisili, tanpa mencantumkan ketentuan ijazah pendidikan formal.
Atas dasar argumentasi tersebut, Jovi meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Meski demikian, permohonan tersebut masih berupa gugatan yang diajukan pemohon. MK belum mengambil keputusan mengenai konstitusionalitas ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut.
