HARIAN.FAJAR.CO.ID, TORAJA UTARA – Persoalan sengketa tanah warisan kembali menjadi sorotan di wilayah Toraja. Kali ini, kasus dugaan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga lain menyeret nama seorang kepala desa berinisial AT.
Sengketa tersebut menyangkut sebidang tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi yang berlokasi di wilayah Darra, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
Persoalan ini mencuat setelah Alexander Tangdilintin, yang juga mewakili orang tuanya dan rumpun keluarga, melaporkan dugaan penggelapan serta pemalsuan dokumen yang diduga berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat tanah tersebut ke Polres Tana Toraja. Laporan itu dibuat ketika Polres Toraja Utara belum terbentuk.
Menurut keterangan Alexander, pihak AT diduga memperoleh SHM atas tanah tersebut dengan alasan hibah dari saudaranya. AT disebut kemudian mengurus dokumen hingga sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Toraja.
Alexander mengaku, persoalan semakin rumit ketika tanah yang disengketakan tersebut kemudian diperjualbelikan kepada pihak ketiga pada 2009. Sementara itu, pihak keluarganya baru melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian pada 2018.
Saat ditemui di kediamannya di Kota Rantepao, Toraja Utara, Minggu (15/11/2026) malam, Alexander mengungkapkan kekecewaannya karena perkara yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi keluarganya.
“Kasus ini sudah berlarut-larut. Awalnya kami tidak mengetahui persoalan tersebut, sampai tiba-tiba muncul SHM lain di atas tanah yang sudah memiliki sertifikat atas nama orang tua saya. Bahkan, kepala desa tersebut kemudian menjual sertifikat yang dimilikinya kepada pihak ketiga pada 2009. Kami baru melaporkan persoalan ini pada 2018,” ungkap Alexander.
Ia menjelaskan, sebelum persoalan tersebut dilaporkan ke kepolisian, sengketa tanah itu telah lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat pada tahap awal.
Ia menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan turun-temurun keluarganya. Menurutnya, keluarga memiliki sejumlah dokumen pendukung, termasuk SHM yang diterbitkan lebih dahulu, keterangan notaris, warkah tanah, riwayat kepemilikan tanah, serta kesaksian anggota keluarga dan masyarakat setempat.
Alexander juga menyoroti perbedaan tahun penerbitan sertifikat yang menurutnya menjadi salah satu hal penting untuk ditelusuri.
“Tanah itu merupakan tanah warisan keluarga kami secara turun-temurun. Kami memiliki SHM yang terbit pada 2003, sedangkan sertifikat yang dimiliki pihak kepala desa tersebut baru terbit pada 2007. Kami juga mempunyai keterangan resmi notaris, warkah tanah, data riwayat tanah, serta saksi dari keluarga dan masyarakat,” jelasnya.
Ia mempertanyakan bagaimana sertifikat lain bisa terbit atas objek tanah yang menurut keluarganya telah memiliki bukti kepemilikan sebelumnya.
“Logikanya, bagaimana bisa muncul sertifikat atas tanah yang sudah memiliki riwayat kepemilikan dan dokumen sebelumnya? Apalagi, pihak tersebut bukan warga yang tinggal di wilayah itu. Yang menjadi persoalan, tanah itu kemudian dijual kepada pihak lain dan sekarang sudah berdiri tempat tinggal di atasnya,” tambah Alexander.
Lebih lanjut, Alexander mengungkapkan bahwa penanganan perkara tersebut telah melalui sejumlah tahapan di kepolisian. Ia menyebut, pada 2021 Polres Tana Toraja meminta agar penanganan perkara dilanjutkan oleh Polres Toraja Utara.
Menurut penuturannya, proses penyelidikan kemudian berjalan pada periode 2023 hingga 2025. Namun, pergantian penyidik yang sebelumnya menangani perkara tersebut dinilai membuat proses penanganan kembali tidak menunjukkan perkembangan yang jelas.
“Pada 2021, Polres Tana Toraja meminta agar perkara ini dilanjutkan oleh Polres Toraja Utara. Kemudian, prosesnya berjalan pada 2023 sampai 2025 dan sebenarnya sudah ada titik terang. Namun, penyidik sebelumnya, Pak Nawir, kemudian diganti. Sejak saat itu, kami merasa penanganannya kembali tidak jelas,” ujarnya.
Alexander juga menyebut bahwa gelar perkara kedua telah dilakukan. Namun, hingga saat dirinya memberikan keterangan, ia mengaku belum menerima hasil atau penjelasan yang memberikan kepastian terhadap perkembangan kasus tersebut.
Dalam keterangannya, Alexander turut menyinggung kesaksian seorang mantan pejabat BPN Toraja yang saat ini telah memasuki masa pensiun.
Menurut Alexander, mantan pejabat tersebut pernah mengakui adanya kekeliruan dalam proses penerbitan sertifikat karena tidak melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah maupun menelusuri secara mendalam riwayat kepemilikan objek yang dipersoalkan.
Ia juga mengklaim bahwa data dalam aplikasi Sentuh Tanahku menunjukkan sertifikat milik keluarganya sebagai bukti kepemilikan atas objek tanah tersebut.
“Kalau memang ingin menuntaskan persoalan ini, kami berharap penyidik Polres Toraja Utara dapat kembali memeriksa seluruh bukti yang sudah pernah disampaikan. Kami juga meminta agar penyidik sebelumnya, Pak Nawir, bisa dimintai keterangan kembali,” ungkapnya.
“Bahkan, mantan pejabat BPN Toraja yang saat itu menjabat dan sekarang sudah pensiun, menurut saya perlu dimintai keterangan. Sebab, yang bersangkutan pernah menyampaikan adanya kekeliruan karena tidak turun langsung mengecek kondisi lapangan dan menelusuri apakah sudah ada hak kepemilikan atas tanah tersebut,” lanjutnya.
Alexander berharap pihak kepolisian juga menelusuri kembali seluruh dokumen pertanahan, termasuk data pada aplikasi Sentuh Tanahku, guna memastikan keabsahan dan riwayat penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa.
Alexander menegaskan bahwa dirinya siap apabila kembali dipanggil oleh penyidik Polres Toraja Utara untuk memberikan keterangan tambahan maupun menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan.
Ia mengaku masih menyimpan harapan agar perkara tersebut dapat ditangani secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
“Awalnya saya berpikir kasus ini sudah berjalan dan akan segera mendapatkan kejelasan. Namun, belakangan saya merasa penanganannya seperti jalan di tempat. Penyidik terbaru menyampaikan masih mencari warkah tanah dari pihak kepala desa tersebut. Kami tentu berharap proses pencarian dan pemeriksaan dokumen itu benar-benar dilakukan secara serius,” katanya.
Ia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan apa yang diyakininya sebagai hak keluarga. “Selama saya merasa berada di pihak yang benar, saya akan terus memperjuangkan persoalan ini. Saya siap dipanggil kembali dan memberikan keterangan apa pun yang dibutuhkan. Harapan kami sederhana, ada kepastian hukum dan persoalan ini bisa diselesaikan secara terang,” pungkas Alexander. (edy)
