JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia jika kebakaran hutan dan lahan berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia. Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo meyakinkan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya terbaik untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Permohonan maaf itu disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Forum yang dipimpin Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr tersebut antara lain dihadiri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, serta para pemimpin dan perwakilan negara anggota ASEAN lainnya.
"Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia jika karhutla ini telah berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia, serta meyakinkan bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik," tulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam.
Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan. Namun, kabut asap tetap melintasi batas negara sehingga masyarakat Masyarakat Malaysia dan Singapura turut merasakan dampaknya.
Untuk menangani kebakaran tersebut, Pemerintah RI telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi pemadaman itu bahkan diwarnai pengorbanan besar dengan gugurnya 16 petugas serta hilangnya dua helikopter.
"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ucap Prabowo.
Selain operasi pemadaman, Prabowo menegaskan Pemerintah RI tidak menoleransi korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan. Berbagai langkah penegakan hukum pun telah dijalankan. Bukan hanya mencabut konsesi, Indonesia juga memroses hukum perushaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," tutur Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan kebakaran hutan, dari yang sebelumnya berfokus pada pemadaman dan mitigasi menjadi upaya pencegahan secara sistematis. Pemerintah Indonesia juga tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.
Krisis kabut asap lintas batas tahun ini dipicu kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan yang berlangsung sejak Juli dan memuncak pada Agustus–Oktober 2026 di tengah kondisi kering akibat El Niño. Di Singapura dan Malaysia, kondisi tersebut dinilai sebagai salah satu bencana kabut asap terburuk sejak 2015 sebelum berangsur mereda memasuki awal November seiring turunnya hujan.
Di Malaysia, kualitas udara yang memburuk hingga kategori tidak sehat dan berbahaya memicu penutupan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Selangor, Johor, dan Sarawak. Pada awal September 2026, kelompok masyarakat sipil termasuk Greenpeace Malaysia menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur guna menuntut transparansi data titik panas dan kepemilikan konsesi. Sedangkan di parlemen Malaysia muncul desakan agar ASEAN menekan korporasi yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) pada pertengahan Oktober 2026 menerbitkan surat peringatan hukum (Preventive Measure Notices) berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA) kepada 10 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan, serta meminta klarifikasi dari sejumlah perusahaan terkait di Singapura. Awal November 2026, Pemerintah Singapura juga mengumumkan rencana penguatan undang-undang tersebut.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga sempat berkunjung ke Jakarta pada akhir Oktober 2026. Dalam pertemuan pada 27 Oktober 2026, Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan satuan tugas bersama (Joint Task Force on Strengthening Business Responsibility) untuk bertukar data dan bukti guna menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan.
