Tak Ada Kemajuan Signifikan dari Pembahasan Myanmar di KTT ASEAN, Pembatasan Junta Berlanjut

Para pemimpin dan perwakilan negara berfoto bersama saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). (Sumber: Nhac Nguyen/Pool Photo via AP)

MANILA, KOMPAS.TV – ASEAN tetap membatasi keterwakilan politik Myanmar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hingga negara tersebut menunjukkan kemajuan berarti dalam penerapan Konsensus Lima Poin atau Five-Point Consensus (5PC).

Keputusan tersebut ditegaskan para pemimpin ASEAN dalam dokumen ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus yang diadopsi pada KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Dalam dokumen tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat mempertahankan kebijakan yang telah diterapkan sejak KTT ASEAN sebelumnya, yakni tidak memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengirimkan perwakilan politik dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

"Terus mempertahankan keputusan kolektif ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam KTT ASEAN ke-40, ke-41, ke-43, ke-44, ke-45, ke-46, ke-47, dan ke-48 mengenai perwakilan Myanmar yang bersifat nonpolitik dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hingga terdapat kemajuan yang berarti dalam implementasi 5PC," tulis dokumen tersebut.

Pembatasan itu akan terus berlaku sampai terdapat kemajuan berarti dalam pelaksanaan 5PC untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

Meski demikian, Myanmar tetap diperbolehkan berpartisipasi tanpa pembatasan pada seluruh tingkatan dalam pertemuan badan atau mekanisme sektoral ASEAN lainnya.

ASEAN juga membuka kemungkinan pemulihan secara bertahap atas keterwakilan politik penuh Myanmar apabila negara tersebut menunjukkan kemajuan konkret dan berkelanjutan dalam menerapkan 5PC.

Baca Juga: ASEAN Tandatangani Perjanjian Ekonomi Digital DEFA, Pertama di Dunia yang Mengikat Secara Hukum

ASEAN Nilai Penerapan Konsensus Lima Poin Belum Memadai

Keputusan mempertahankan pembatasan tersebut diambil di tengah belum signifikannya kemajuan penerapan Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis politik Myanmar.

Para pemimpin ASEAN kembali menegaskan bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama dalam mencari penyelesaian krisis di negara tersebut.

ASEAN mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik, terutama militer, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata, untuk meredakan ketegangan serta menghentikan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

ASEAN juga kembali menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata nasional yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan kondisi aman bagi penyaluran bantuan kemanusiaan dan penyelenggaraan dialog nasional yang inklusif.

Para pemimpin ASEAN menegaskan penyelesaian krisis harus bersifat inklusif dan berkelanjutan, serta dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar sendiri.

ASEAN Dorong Penyaluran Bantuan Kemanusiaan

Di tengah konflik yang masih berlangsung, ASEAN juga mendorong perluasan penyaluran bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Centre.

“Kami juga menyerukan kepada Myanmar untuk terus memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan di negara tersebut serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara aman, tepat waktu, efektif, dan transparan tanpa diskriminasi,” tulis dokumen tersebut.

Bantuan juga diharapkan dapat menjangkau langsung para pengungsi internal (internally displaced persons/IDP) yang terdampak konflik bersenjata, termasuk masyarakat di wilayah yang selama ini belum terjangkau.

ASEAN meminta Myanmar terus memfasilitasi penyaluran bantuan dan memberikan akses kepada AHA Centre serta organisasi kemanusiaan lainnya untuk memperluas jangkauan bantuan.

Para pemimpin ASEAN juga mengajak mitra regional dan internasional meningkatkan dukungan pendanaan guna memastikan keberlanjutan operasi kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar.

Baca Juga: Momen Foto Bersama Prabowo & Pemimpin Negara Hadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila Filipina

Utusan Khusus ASEAN Diminta Lanjutkan Diplomasi

Untuk mendorong penyelesaian krisis, ASEAN menugaskan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar melanjutkan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Upaya tersebut dilakukan dengan dukungan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara tetangga Myanmar untuk membangun kepercayaan menuju dialog nasional yang inklusif.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga diminta melanjutkan pendekatan diplomatik yang konstruktif dan berprinsip terhadap Myanmar, termasuk melalui diskusi informal sesuai dengan 5PC.

ASEAN turut mendorong koordinasi erat antara Utusan Khusus Ketua ASEAN dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar.

Meski krisis Myanmar masih berlangsung, para pemimpin ASEAN menegaskan situasi tersebut tidak boleh menghambat proses pembangunan Komunitas ASEAN maupun pengambilan keputusan organisasi regional tersebut.

Para pemimpin ASEAN sepakat meninjau kembali keputusan tersebut dalam pertemuan mendatang. Menteri Luar Negeri ASEAN ditugaskan terus memantau perkembangan penerapan 5PC dan melaporkannya kepada KTT ASEAN berikutnya.

 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Gading-Persada

Sumber : ASEAN Leaders’ Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus