MATARAM — Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Nadirah Al Habsyi, mendorong pemerintah daerah memanfaatkan program Sekolah Rakyat untuk mengatasi persoalan puluhan ribu anak tidak sekolah (ATS). Ia menilai program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang mengalami keterbatasan pengasuhan.
Nadirah menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya anak di NTB yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius, termasuk melalui penguatan Sekolah Rakyat dan optimalisasi sekolah negeri yang sudah tersedia.
Baca Juga
Rencana Jerman Beli Urenco Tuai Kecaman, Menteri NRW Desak Pembatalan
Dua Gelar Super 100 dalam Tiga Pekan, Isyana/Rinjani Bidik Prestasi Lebih Tinggi
“Memang Sekolah Rakyat ini dikhususkan anak-anak yang telantar, yang tidak diurus sama orang tuanya. Mungkin dengan ada Sekolah Rakyat bisa disatukan, apalagi dijamin sama negara, difasilitasi semua, ini sangat luar biasa programnya Pak Prabowo itu. Jadi, jangan disia-siakan,” ujar Nadirah di Mataram, Ahad (15/11/2026).
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTB segera membentuk satuan kerja khusus untuk menindaklanjuti temuan anak tidak sekolah. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anak dapat teridentifikasi dan memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhannya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Nadirah juga mendesak Gubernur NTB memberikan perhatian lebih besar terhadap persoalan pendidikan. Terlebih, pendidikan memiliki alokasi anggaran yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Malu juga kita kalau seandainya ada puluhan ribu anak putus sekolah. Pak Gubernur harus lebih betul-betul memperhatikan masalah dunia pendidikan karena anggaran 20 persen ini kan mencakup semua. Karena ini kan terkait dengan IPM kita,” katanya.
Pernikahan Dini hingga Orang Tua Jadi TKI
Nadirah mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan bersekolah. Salah satunya adalah pernikahan usia dini yang membuat anak mengabaikan pendidikan karena harus menjalani kehidupan rumah tangga.
“Mungkin ini karena ketidaktahuan mereka ya, dalam arti mereka belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga sekolah diabaikan,” ujarnya.
Faktor lainnya adalah kondisi keluarga, termasuk anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut Nadirah, sebagian anak tinggal bersama kakek atau nenek yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan. Kondisi tersebut dapat membuat anak tidak melanjutkan sekolah, bahkan ikut bekerja di ladang untuk membantu keluarga.
“Anak ini ditinggal pergi orang tuanya TKI, terus tinggal sama neneknya yang nggak paham masa sekolah. Anak diajak kerja di ladang, sehingga pendidikan mereka ikut terabaikan,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah menerapkan sistem pendataan jemput bola. Petugas perlu mendatangi keluarga dan memastikan kondisi anak secara langsung agar intervensi pendidikan tepat sasaran.
“Jangan disia-siakan, langsung saja didata. Jemput bola,” tegas Nadirah.
Ia mengingatkan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah perlu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari sektor sosial, infrastruktur, hingga pelayanan masyarakat.
