Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Konferensi Kota Toleransi (KKT) II Tahun 2026 di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat kebinekaan, persaudaraan, dan kehidupan masyarakat yang toleran di Indonesia.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akmal Malik mengatakan penyelenggaraan KKT di Mimika memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi forum pertemuan dan pertukaran gagasan.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberagaman dan memastikan kesetaraan hak seluruh masyarakat.
"Tetapi merupakan ruang konsolidasi nasional untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam merawat kebinekaan, membangun persaudaraan dan memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan aman, damai serta memperoleh hak dan kesempatan yang setara," ujar Akmal saat pembukaan KKT 2026 di Timika, Minggu (15/11/2026).
Kemendagri Tekankan Pentingnya Menjaga KebinekaanAkmal menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman suku, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan.
Ratusan kelompok etnis hidup berdampingan dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Keberagaman tersebut menjadi bagian dari identitas bangsa yang perlu dijaga melalui komitmen seluruh elemen masyarakat.
Akmal mengingatkan bahwa para pendiri bangsa telah meletakkan landasan kuat untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan.
"Pendiri bangsa telah mendirikan fondasi yang sangat kokoh, Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika," ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati.
Lima Tantangan dalam Membangun Masyarakat ToleranAkmal mengungkapkan bahwa upaya membangun masyarakat yang toleran masih menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan pertama adalah keberadaan sikap intoleran, prasangka, diskriminasi, dan eksklusivisme yang dapat menghambat hubungan antarkelompok masyarakat.
Tantangan kedua berkaitan dengan meningkatnya polarisasi sosial berdasarkan perbedaan identitas suku, agama, budaya, maupun pilihan politik.
Sementara itu, tantangan ketiga muncul dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, dan narasi permusuhan melalui media sosial.
Tantangan keempat adalah potensi konflik sosial yang dipicu kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, persoalan batas wilayah, serta permasalahan kehidupan beragama.
Adapun tantangan kelima berkaitan dengan belum optimalnya integrasi nilai toleransi dan inklusivitas dalam pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan program pembangunan daerah.
Akmal menilai berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan toleransi memerlukan keterlibatan seluruh pihak.
"Persoalan tersebut menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya dibebankan kepada tokoh agama atau organisasi keagamaan. Toleransi adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Pemerintah Daerah Diminta Jadi Penggerak ToleransiKemendagri mendorong pemerintah daerah menjadi penggerak utama dalam menghadirkan prakarsa dan inovasi untuk membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan damai.
Akmal menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memelihara stabilitas sosial politik serta memperkuat ketahanan sosial budaya.
Kemendagri juga mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan nilai toleransi.
Akmal berharap Kabupaten Mimika dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengelola keberagaman sebagai kekuatan sosial.
"Kami berharap Mimika menjadi salah satu contoh bahwa keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan sosial melalui kepemimpinan yang inklusif, berkelanjutan dan kolaborasi nyata," ujarnya.
Pemerintah berharap semakin banyak kabupaten dan kota yang tidak hanya unggul dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Kemendagri Ajak Daerah Bangun Gerakan Harmoni IndonesiaAkmal menekankan bahwa masa depan Indonesia turut ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga persatuan dan menghormati perbedaan.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen untuk memastikan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.
"Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan kita menjaga persatuan , merawat keberagaman, menghormati perbedaan dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Dari Timika saya mengajak untuk bersama -sama membangun gerakan merawat harmoni Indonesia," ujarnya
Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai kebinekaan melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat.
Bupati Mimika Harapkan KKT Hasilkan Rekomendasi RegulasiBupati Mimika Johannes Rettob mengatakan daerahnya memiliki masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, keberagaman tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat yang saling berdampingan dan menghormati satu sama lain.
Johannes menegaskan bahwa toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ia berharap penyelenggaraan KKT II di Timika menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan regulasi untuk membangun toleransi beragama di Indonesia.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menjaga kerukunan serta mengembangkan kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat yang inklusif dan damai.




