Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan 475.698 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025.
Penghapusan tersebut menyebabkan status pajak dalam sistem Coretax menjadi nihil, meskipun seharusnya terdapat kewajiban kurang bayar.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, terdapat sekitar 3.722.959 bukti potong yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Nilai PPh dalam bukti pemotongan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.
Temuan itu disampaikan Bimo melalui unggahan akun Instagram resmi DJP, @ditjenpajakri, Minggu (15/11/2026).
Menurut Bimo, penghapusan bukti potong tersebut berpotensi membuat nilai pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Bahkan, SPT yang semestinya berstatus kurang bayar dapat berubah menjadi nihil.
Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan pemberitahuan melalui email secara serentak kepada wajib pajak yang masuk dalam data temuan tersebut.
Pemberitahuan itu bertujuan meminta wajib pajak meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 2025.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan laporan SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
DJP juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.
Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id. Seluruh layanan perpajakan juga tidak dipungut biaya.
DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi maupun mengirimkan tautan di luar situs resmi. Otoritas pajak juga tidak meminta wajib pajak memberikan kata sandi, kode sekali pakai atau one time password (OTP), membagikan layar perangkat, maupun menyerahkan informasi rahasia lainnya.
