Dugaan kebocoran data perpajakan kembali mencuat setelah sebuah akun di forum dark web menawarkan akses ke sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagaimana diberitakan Kompas (9 November 2026), pelaku mengklaim memiliki lebih dari 10 juta catatan pelaporan pajak dan akses ke sejumlah sistem internal. DJP membantah dugaan peretasan tersebut dan menyatakan Coretax aman. Terlepas dari benar tidaknya, polemik ini mengingatkan pentingnya melindungi informasi pribadi yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah maupun perusahaan.
Data perpajakan dapat memuat identitas dan informasi keuangan yang sensitif. Jika bocor, informasi tersebut berpotensi disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Dampaknya dapat berlanjut setelah celah keamanan ditutup karena data yang telanjur tersebar sulit ditarik kembali.
Namun, ancaman terhadap data pribadi tidak hanya datang dari peretas. Informasi yang diperoleh secara sah juga bisa digunakan melampaui tujuan atau kewenangan semula. Karena itu, pelindungan data memiliki dua sisi yang saling melengkapi: mencegah akses tanpa hak dan memastikan pihak yang berwenang menggunakan informasi sesuai tujuan yang dibenarkan.
Data yang dihimpun untuk satu layanan dapat memiliki kegunaan lain. Jejak interaksi di media sosial, misalnya, dapat dipakai untuk menyusun profil minat dan menampilkan iklan. Catatan pembayaran dapat membantu mendeteksi penipuan, menilai risiko, atau memenuhi kewajiban hukum. Pemanfaatan tambahan ini tidak otomatis melanggar aturan. Persoalan muncul ketika tujuan, dasar pemrosesan, atau batas penggunaannya tidak jelas.
Risikonya bertambah ketika berbagai informasi digabungkan. Catatan transaksi yang tampak biasa dapat mengungkap pola konsumsi, aktivitas, bahkan kondisi keuangan seseorang ketika dianalisis bersama data lain. Dengan demikian, sensitivitas informasi tidak selalu dapat dinilai dari setiap catatan secara terpisah.
Besarnya aktivitas pembayaran memperjelas tantangan tersebut. Bank Indonesia mencatat 18,09 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan III-2026, meningkat hampir 40% secara tahunan. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas transaksi dan akselerasi pertumbuhannya, bukan jumlah orang yang diawasi. Namun, semakin luas penggunaan pembayaran digital, semakin penting kepastian mengenai siapa yang dapat menggunakan informasi transaksi dan untuk tujuan apa.
Salah satu pemanfaatan data pembayaran untuk tujuan tambahan terlihat dalam administrasi perpajakan. Sejak 25 September 2026, pemerintah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 mengatur penggunaan data transaksi digital luar negeri serta data transaksi dalam negeri tertentu untuk pemetaan dan analisis transaksi digital luar negeri.
Pemanfaatan tersebut memiliki dasar pengaturan dan bertujuan mendukung pemungutan pajak yang efektif dan adil, termasuk atas konsumsi digital lintas negara. Data pembayaran yang relevan dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional. Namun, tujuan yang sah tetap memerlukan kejelasan mengenai informasi yang dibutuhkan, pihak yang boleh mengakses, masa penyimpanan, serta kemungkinan penggunaan lanjutannya. Persoalan ini berbeda dari dugaan peretasan Coretax karena menyangkut batas pemrosesan data dalam pelaksanaan kewenangan yang sah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data pribadi secara sah, transparan, sesuai tujuan, dan terlindungi dari akses atau pengungkapan tanpa hak. Persetujuan individu bukan satu-satunya dasar pemrosesan. Pemenuhan kewajiban hukum dan pelaksanaan kewenangan untuk kepentingan umum juga dapat menjadi dasar yang sah. Namun, dasar hukum tidak berarti izin menggunakan data tanpa batas.
UU tersebut juga mewajibkan pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 x 24 jam jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, antara lain mengenai data yang terungkap dan upaya penanganannya. Kewajiban ini tidak otomatis timbul karena klaim peretasan yang belum terbukti. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, yang dijadwalkan berlaku pada Januari 2027, memperinci tata kelola dan penilaian risiko. Tantangannya ialah memastikan pengamanan dan pembatasan tujuan dijalankan dalam praktik.
Tanggung Jawab DataOtoritas perlu mempertemukan pengamanan data dengan kepastian penggunaannya. Aturan sektoral harus jelas mengenai informasi yang boleh dipertukarkan, tujuan yang dibenarkan, pihak penerima, dan penggunaan selanjutnya. Pengawasan tidak cukup memeriksa kepatuhan administratif, tetapi juga perlu menguji apakah akses dan pemrosesan tetap dalam batas kewenangan.
Saat muncul dugaan insiden, pengelola data perlu membedakan klaim pihak luar dari hasil pemeriksaan dalam penjelasannya kepada publik. Potensi dampak dan langkah penanganan harus disampaikan secara proporsional, tanpa membuka rincian keamanan yang sensitif. Keterbukaan seperti ini penting agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan ketika memang diperlukan.
Bagi perusahaan dan pengelola layanan, keamanan tidak cukup mengandalkan perangkat pencegah serangan. Hak akses harus dibatasi, penggunaan dicatat, dan aliran data kepada pihak ketiga dapat ditelusuri. Jika analisis cukup memakai data agregat, identitas individual tidak selalu diperlukan. Pengendalian ini sebaiknya dirancang sejak awal, bersama penetapan tujuan dan masa penyimpanan. Untuk pemrosesan berisiko tinggi, penilaian dampak harus dapat memengaruhi desain sistem, bukan sekadar melengkapi dokumen kepatuhan.
Transparansi kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Kerangka etika data Pemerintah Inggris mengingatkan, “Nobody should be surprised about how their data is being used.” Karena itu, penjelasan mengenai kategori data, tujuan penggunaan, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pengaduan harus mudah dipahami, bukan hanya tercantum dalam persyaratan layanan yang panjang.
Masyarakat juga perlu memahami penggunaan datanya serta mewaspadai penipuan dan permintaan informasi sensitif. Namun, tanggung jawab pelindungan tidak dapat dialihkan kepada individu semata, terutama ketika data wajib diserahkan untuk memperoleh pelayanan publik dan pilihan untuk menolak terbatas.
Dugaan kebocoran mengingatkan pentingnya mencegah informasi jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Namun, bahkan ketika sistem aman, penggunaan data tetap harus memiliki tujuan, dasar, dan batas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, pelindungan data bukan hanya memastikan informasi tidak jatuh ke tangan yang salah, melainkan juga memastikan informasi di tangan yang benar tidak digunakan untuk tujuan yang tak semestinya.




