Jakarta, VIVA - Pemerintah mulai menyiapkan skema baru untuk memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya dititipkan kepada lembaga pemerintah sebagai pengelola.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut perusahaan diberikan masa transisi hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan kewajiban tersebut. Namun, mekanisme penyetoran dan lembaga pengelola dana masih menunggu aturan pelaksanaan yang sedang disiapkan pemerintah.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat perlindungan pekerja, terutama ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pesangon setelah melakukan PHK.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, beberapa waktu lalu.
Ketentuan DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, pengusaha diwajibkan memperhitungkan kebutuhan dana pesangon sejak awal merekrut pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.
Dana yang disiapkan perusahaan nantinya tidak dikelola secara mandiri, melainkan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk membayar hak pekerja diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK berlangsung.
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Kemnaker juga membantah kabar yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah.





