Dana Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah pada 2028, Perusahaan Harus Setor Oktober 2027

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pemerintah mulai menyiapkan skema baru untuk memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang nantinya dititipkan kepada lembaga pemerintah sebagai pengelola.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut perusahaan diberikan masa transisi hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan kewajiban tersebut. Namun, mekanisme penyetoran dan lembaga pengelola dana masih menunggu aturan pelaksanaan yang sedang disiapkan pemerintah.

Baca Juga :
Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN, Prabowo: 17 Konsesi Perusahaan Dicabut
Benarkah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara? Ini Jawaban Kemnaker

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat perlindungan pekerja, terutama ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pesangon setelah melakukan PHK.

"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026, beberapa waktu lalu.

Ketentuan DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui aturan tersebut, pengusaha diwajibkan memperhitungkan kebutuhan dana pesangon sejak awal merekrut pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Dana yang disiapkan perusahaan nantinya tidak dikelola secara mandiri, melainkan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk membayar hak pekerja diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK berlangsung.

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Kemnaker juga membantah kabar yang menyebut pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah.

Baca Juga :
Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Beri Tenggat hingga Oktober 2027
Sugiono: Masa Depan Keluarga Relawan Karhutla Ditanggung Negara
Pemerintah Pastikan Keluarga Relawan Karhutla Dapat Pendidikan Layak dan Hidup Layak

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kalender Jawa Pekan Ini 16-22 November 2026, Lengkap dengan Weton dan Neptu
• 1 jam lalukompas.tv
thumb
4 Cara Memasak Telur yang Paling Sehat Menurut Pakar Gizi
• 1 jam lalubeautynesia.id
thumb
ICF jadikan hasil Asia MTB Series modal menuju Olimpiade 2028
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
Insomnia karena Pikiran Berat? Ini Tips Tidur Nyenyak saat Stres Menurut Ahli
• 14 jam lalukompas.tv
thumb
Kementerian PU Kerahkan Ekskavator Tangani Banjir di Subulussalam Aceh, 16 Desa Terdampak
• 6 jam lalupantau.com
Berhasil disimpan.