Kata kunci "cawapres pengganti gibran" mendadak melesat di jajaran topik terhangat Google Trends Indonesia, Minggu (15/11/2026) siang. Mulai menanjak sekitar pukul 12.00 WIB, frasa ini langsung melonjak hingga 1.000 persen dengan volume lebih dari 1.000 penelusuran hanya dalam tempo dua jam.
Lonjakan tajam itu terlihat kontras dibandingkan dengan pergerakan sehari sebelumnya. Sepanjang Sabtu hingga Minggu pagi, kurva pencarian frasa tersebut nyaris datar di dasar grafik. Namun, begitu memasuki tengah hari, garisnya mendadak melesat hampir tegak lurus, menandakan rasa penasaran warganet yang tersulut secara serentak.
Pemicunya berasal dari deretan berita di panel Google Trends. Perhatian publik tersedot oleh kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sepekan bagi partai politik (parpol) untuk menyiapkan nama kandidat. Perbincangan kian menguat setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum parpol sepakat tidak mengajukan kader masing-masing.
Gelombang klik pada siang itu mencerminkan tingginya keingintahuan publik yang ikut menebak-nebak arah langkah para elite politik. Di balik lonjakan penelusuran tersebut, satu pertanyaan besar pun mengerucut: seperti apa sebenarnya kriteria sosok pendamping yang paling diidamkan oleh parpol koalisi pendukung Presiden Prabowo?
Spekulasi soal pengganti Gibran Rakabuming Raka memang sudah mengemuka sejak putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026) siang kepada pimpinan MPR. Sejumlah nama langsung mencuat, disebut-sebut sebagai calon pengganti Gibran. Dari internal Partai Gerindra, muncul sejumlah nama seperti Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono serta Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Adapun dari luar Gerindra, nama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) seperti Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, disebut-sebut masuk bursa calon wakil presiden.
Selang sehari kemudian, Jumat (13/11/2026), Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum dan pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberi waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk berembuk di internal masing-masing terkait pengisian kursi wakil presiden.
Serial Artikel
Dari Jalanan, Rakyat Mendambakan Wapres Ideal
Masyarakat punya impian akan sosok wakil presiden ideal. Seperti apa kriterianya?
Seusai pertemuan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa hampir seluruh ketua umum parpol koalisi justru sepakat tidak mengusulkan nama calon wapres. Alih-alih menyodorkan kadernya untuk dijadikan sebagai calon wapres, para elite partai koalisi justru mendorong Presiden memilih kandidat dari Partai Gerindra.
Pada hari yang sama, pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD menggelar rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat itu menyepakati MPR akan menggelar sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026.
Jika merujuk pada Pasal 136 Ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden punya waktu untuk mengusulkan dua calon wapres paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar. Artinya, Presiden punya tenggat hingga 18 November untuk mengusulkan dua nama calon wapres berikut persyaratannya.
Rapat gabungan MPR juga menyepakati pembentukan Tim Verifikasi. Tim beranggotakan 36 orang itu bertugas memeriksa dokumen persyaratan dua calon wapres usulan Presiden. Selain itu, disepakati pula pembentuan Panitia Ad Hoc dengan anggota 36 orang. Tugasnya, menyiapkan rancangan Ketetapan MPR.
Sementara itu, tenggat sepekan yang diberikan kepada partai politik itu berimpitan dengan agenda lawatan kerja Presiden Prabowo ke dua negara. Presiden dijadwalkan berada di Manila, Filipina pada 15-17 November untuk menghadiri KTT ke-49 ASEAN. Presiden selanjutnya bertolak ke Shenzhen, China, guna mengikuti KTT APEC ke-33 (18–19 November 2026). Presiden akan memproses dan menuntaskan pencarian nama calon wakil presiden seusai lawatannya ke dua negara tersebut, sembari menampung pandangan para mitra koalisi.
Meski kompak tidak menyodorkan nama kader, partai-partai anggota koalisi pemerintah tetap menitipkan catatan mengenai sosok pendamping ideal bagi Presiden. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, misalnya, menyampaikan catatan meski partainya akan menerima serta menyetujui siapa pun pilihan Prabowo.
"Yang diajukan oleh presiden tentu adalah figur yang dapat bekerja sama dengan presiden, satu chemistry dan energi, yang dapat membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara, loyal dan komitmen kepada NKRI, serta pekerja keras," ujar Viva saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Kesamaan frekuensi kerja tersebut juga menjadi catatan utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi dengan penekanan tambahan pada dukungan sosial di mata rakyat. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai wapres baru kelak harus mampu mempertebal legitimasi pemerintahan di hadapan masyarakat.
"Sosok yang punya chemistry dan terbukti bisa bekerja sama sekaligus menambah kepercayaan publik," kata Jazilul.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menitipkan catatan meski menyerahkan sepenuhnya pemilihan calon wapres kepada Presiden. Sekretaris Jendral PKS Muhammad Kholid menyampaikan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional.
Meski demikian, kata Kholid, PKS berharap figur yang diajukan Presiden memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Ketiganya diperlukan agar wakil presiden dapat menjalankan amanah dengan baik, memperkuat kerja pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
“Prinsipnya, siapa pun figur yang akan beliau ajukan kepada MPR, kami berharap merupakan sosok yang memiliki integritas, kapasitas, dan akseptabilitas. Figur yang mampu membantu Presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan, membangun kerja sama yang baik, dan menjaga stabilitas politik,” katanya.
Lebih jauh, Kholid menekankan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden perlu memperkuat kesinambungan pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat. Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana politik yang kondusif serta menghormati proses yang berjalan sesuai konstitusi.
“Harapan kami, stabilitas politik dapat terus terjaga, roda pemerintahan berjalan efektif, dan program-program kerja Presiden Prabowo terlaksana dengan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. Keberhasilan itu harus dirasakan oleh rakyat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan kesejahteraan yang semakin meningkat,” tutup Kholid.
Tak hanya menimbang stabilitas di dalam negeri, sejumlah partai koalisi juga menakar kesiapan calon wakil presiden menghadapi tantangan eksternal. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron berharap pendamping Presiden kelak sanggup mengimbangi tekanan dunia luar.
"Tentu harapannya wapres ke depan yang dapat membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan berbagai program kerjanya agar semakin baik dan sukses, serta mampu untuk membantu presiden dalam melahirkan solusi yang tepat dalam ketidakpastian global, situasi geopolitik, geoekonomi, dan membantu tugas-tugas presiden di dunia internasional," ucapnya.
Penekanan pada wawasan global itu turut disuarakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang memastikan partainya juga tidak ikut mengusulkan nama. Menurut dia, Presiden diharapkan memilih sosok yang cerdas, berwawasan internasional, serta kompatibel dalam segala hal, terutama dalam mengayomi masyarakat bangsa yang plural dan majemuk.
"Jadi wapres bukan sekadar ban serep tapi bersifat saling melengkapi dengan presiden," ucap Hermawi.
Ketika hampir seluruh parpol koalisi telah menutup pintu pengajuan kader sembari menyodorkan sederet kriteria ideal, Partai Golkar justru memilih menahan diri. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku partainya belum menentukan sikap final karena masih menimbang langkah dalam tenggat waktu sepekan yang diberikan Presiden. "Kami belum selesai merenung, ya," kata Sarmuji.
Di tengah sikap partai koalisi di tingkat pusat yang menahan diri untuk tidak menyebut nama serta dorongan sebagian partai agar kursi wakil presiden diisi figur dari Partai Gerindra, arus dukungan terbuka justru mulai mengalir dari struktur daerah partai berlambang kepala garuda tersebut. Sejumlah pengurus daerah Gerindra di Sumatera Barat, Banten, hingga Jakarta Timur secara beruntun menyuarakan dukungan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat Andre Rosiade memastikan jajaran pengurus provinsi hingga seluruh DPC di wilayahnya berada dalam satu barisan mendukung Dasco. Menurut Andre, dukungan tersebut bertumpu pada rekam jejak kesetiaan Dasco dalam membesarkan partai, mengawal Prabowo hingga menjadi presiden, serta perannya sebagai Wakil Ketua DPR.
"Karena beliau adalah kader yang loyal dan selama ini membantu Bapak Prabowo dalam membesarkan partai dan mendukung penuh Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia dan juga beliau sebagai wakil ketua DPR RI selama ini punya kapasitas yang luar biasa dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan," kata Andre.
Dukungan serupa disuarakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten Andra Soni yang bersama seluruh kader dari tingkat kabupaten/kota hingga ranting menyatakan satu suara mengusung Dasco. Bagi Gerindra Banten, langkah tersebut bukan sekadar aspirasi politik, melainkan keyakinan terhadap kematangan kepemimpinan serta loyalitas Dasco dalam mengawal perjuangan Presiden Prabowo dan cita-cita bangsa.
"Ada tiga hal mendasar yang membuat kami meyakini beliau adalah figur yang tepat: mampu menjaga kesetiaan, merawat kepercayaan, dan menjaga kehormatan," ujar Andra.
Tiga nilai yang disebutkan Andra itu ditempatkan Gerindra Banten sebagai fondasi penting dalam membangun kepemimpinan nasional yang kuat dan bermartabat. Kesetiaan dimaknai sebagai keteguhan dalam perjuangan dan komitmen terhadap kepentingan bangsa, kepercayaan sebagai kemampuan merawat persatuan dan stabilitas nasional, sedangkan kehormatan merujuk pada integritas dalam menjaga marwah institusi negara dan martabat bangsa.
Dukungan juga datang dari Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang menilai Dasco merupakan salah satu figur yang tepat mendampingi Prabowo untuk sisa masa bakti 2024–2029 karena memiliki pengalaman, kualitas, serta selalu aktif membantu menyelesaikan persoalan negara. Tak hanya itu, Dasco dinilai selalu tegak lurus terhadap kepemimpinan Prabowo dan ditopang oleh kerja sama selama puluhan tahun sehingga memahami secara mendalam visi dan arah perjuangan politik Presiden.
Di luar faktor loyalitas historis tersebut, Gerindra Jakarta Timur menilai keunggulan paling krusial pada diri Dasco adalah kepiawaiannya membangun komunikasi dan menjembatani berbagai kepentingan politik di parlemen. Ali menyebut Dasco memiliki hubungan komunikasi yang baik tidak hanya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, melainkan juga dengan partai di luar koalisi di DPR.
"Beliau juga memiliki kedekatan dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga kelompok masyarakat lainnya," kata Ali.
Jejaring komunikasi dengan kekuatan parlemen maupun elemen masyarakat sipil itu dipandang Gerindra Jakarta Timur sebagai peran yang sesungguhnya telah dijalankan Dasco selama ini. Bagi mereka, kapasitas menjaga komunikasi lintas kelompok tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk mengawal stabilitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
"Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga komunikasi, membangun sinergi, dan memperkuat stabilitas pemerintahan serta kemampuan bekerja dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan negara yang lebih baik," ujar Ali.
Munculnya dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra tersebut semakin mewarnai dinamika politik selama Presiden Prabowo menjalani lawatan di Manila dan Shenzhen. Sepulangnya dari dua negara itu, publik menanti bagaimana Prabowo menimbang aspirasi internal partainya bersama sederet kriteria dari parpol mitra koalisi.





