Kabaintelkam Polri dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dengan Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas RUU tentang penyadapan.

RDP digelar di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), yang turut dihadiri Kabaintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti.

Baca Juga :
Dasco Banjir Dukungan, Habiburokhman Jujur soal Kriteria Pendamping Prabowo: Wapres Bukan untuk Gaya-gayaan
Aktivis 98 Ungkap Alasan Dasco Dinilai Punya Modal Jadi Wapres Prabowo

Dalam hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut belakangan ini perhatian masyarakat tertuju pada masalah penyadapan ilegal yang terjadi.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," ucap Habiburokhman saat membuka rapat.

Habiburokhman menyebut penyadapan pada dasarnya untuk pencegahan dan pendeteksi kejahatan dengan kewenangan terbatas. Namun, kata dia, penyadapan juga bisa digunakan untuk hal yang buruk.

"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," bebernya.

Habiburokhman menyebut kewenangan penyadapan telah ada di sejumlah undang-undang. Namun belum ada aturan yang mengatur persis soal rincian penyadapan.

"Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan," ujarnya.

Untuk itu, Habiburokhman mengatakan pengaturan secara rinci soal penyadapan perlu diatur dalam undang-undang. Ia tak ingin kasus penyadapan ilegal kembali terjadi.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," pungkasnya.

Baca Juga :
Harga Sembako Rawan Melonjak Jelang Nataru, DPR Minta Kemendag Kontrol ke Pasar Langsung
Dasco Diusulkan Jadi Wapres, Gerindra Riau: Kebanggaan Sumatra dan Indonesia
Cucun Dorong Pembenahan Mekanisme Penjaringan Revitalisasi Sekolah Sebelum Tahun Anggaran 2027 Berjalan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Korlantas Gelar Operasi Zebra 16-29 November, Knalpot Brong hingga Balap Liar Jadi Sasaran
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Petakan Karakteristik Dapil, Perindo Jambi Bidik Figur Berpengaruh dan Caleg Petarung
• 17 jam lalurctiplus.com
thumb
Didesak Bebaskan Pajak Pembalut, Ini Jawaban Bos DJP
• 11 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Dalang Perampokan di Malang yang Bunuh Siswi SD, Sosok yang Diberi Pekerjaan oleh Ayah Korban
• 19 jam lalugrid.id
thumb
Tiga Dosen USIP Bawa Gagasan Pendidikan ke Filipina
• 15 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.