Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan mantan Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman, dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan demikian, Nurhadi tetap harus menjalani hukuman 5 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.
"KPK memandang putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (16/11).
Menurut Budi, putusan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum sudah dilakukan dengan baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu, KPK selanjutnya akan langsung mengeksekusi Nurhadi.
"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," terang Budi.
Nurhadi sebelumnya divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 1 April 2026. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Mei 2026.
Perkara ini bukan yang pertama kali menjerat Nurhadi. Sebelumnya, ia juga pernah divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di lingkungan peradilan.
Dalam perkara pertama tersebut, Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dan gratifikasi Rp 37,2 miliar saat menjabat sebagai Sekretaris MA periode 2011 hingga 2016. Putusan kasasi terhadapnya dijatuhkan MA pada Desember 2021.
Setelah menyelesaikan masa hukuman pertamanya pada Juni 2025, Nurhadi kembali diproses KPK dalam perkara gratifikasi dan TPPU yang kemudian berujung pada vonis 5 tahun penjara tersebut.
Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah




