HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mandek hampir 3 tahun
Setelah penetapan tersangka Firli, penyidik masih kesulitan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa.
Kehadiran Firli dalam pemeriksaan lanjutan menjadi salah satu kebutuhan penyidik untuk memenuhi kekurangan berkas yang sebelumnya dikembalikan kejaksaan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan, proses penyidikan menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam menindaklanjuti petunjuk jaksa terhadap berkas perkara yang berstatus P19.
Menurut Budi, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah berupaya melengkapi kekurangan tersebut sebelum kembali menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan.
Namun, proses itu membutuhkan keterangan langsung dari Firli yang beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
“Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB,” kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Untuk memastikan pemeriksaan lanjutan dapat terlaksana, penyidik bahkan mendatangi Firli di sebuah gedung olahraga (GOR) bulutangkis beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, penyidik menyampaikan kembali kewajiban Firli untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang telah dilayangkan sebelumnya.
Hingga kini, kepolisian masih menunggu kepastian jadwal kehadiran Firli dari pihak kuasa hukum agar pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali.
“Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum. Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” tutur Budi.
Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023, setelah penyidik Polda Metro Jaya mengusut dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.
Dalam perkara tersebut, Firli diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Meski status tersangka telah disandang sejak November 2023, perkara tersebut belum berlanjut ke persidangan karena berkas penyidikan belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara Firli ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Akan tetapi, berkas tersebut dikembalikan karena jaksa menilai masih terdapat kekurangan yang harus dipenuhi penyidik sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kejati DKI Jakarta
Persoalan kelengkapan administrasi penyidikan juga sempat mencuat setelah Kejati DKI Jakarta mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada kepolisian.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma, ketika itu menjelaskan bahwa pengembalian SPDP dilakukan karena petunjuk jaksa belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Ia menegaskan, dokumen yang dikembalikan saat itu bukan berkas perkara, melainkan SPDP yang telah diserahkan sebelumnya kepada kejaksaan.
“Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025,” kata Dapot kepada wartawan, Jumat (24/4).
Pengembalian SPDP tersebut tercatat dilakukan pada 7 Agustus 2025 dan kembali menjadi sorotan ketika Kejati DKI Jakarta menyampaikan penjelasan pada April 2026.
Dengan belum terpenuhinya seluruh petunjuk jaksa dan belum terlaksananya pemeriksaan lanjutan terhadap Firli, penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL masih berada di tangan Polda Metro Jaya. (*)





