Kasasi Nurhadi Ditolak, KPK Segera Eksekusi Hukumannya

rctiplus.com
8 jam lalu
Cover Berita
Kasasi Nurhadi Ditolak, KPK Segera Eksekusi HukumannyaNasional | okezone | Senin, 16 November 2026 - 14:23

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang diajukan Nurhadi selaku mantan Sekretaris MA terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan tersebut menegaskan proses hukum yang berjalan taat asas, dari pemenuhan aspek formil dan materiil.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dengan putusan ini pihaknya akan segera mengeksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Budi, Senin (16/11/2026).

KPK berharap, putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan.

Baca Juga:Ambulans Udara untuk Rakyat: Sinergi antara Kemenhan, Kemenkes, dan TNI AU dalam Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

Sebelumnya, Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini setelah MA menolak kasasi yang diajukan Nurhadi.

"Amar Putusan: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan yang termuat dalam laman MA yang dilihat pada Senin.

Putusan tersebut teregister dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo, Anggota Majelis 1 Ansori, Anggota Majelis 2 Suradi, dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam pada Kamis 29 Oktober 2026.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama lima tahun. Hakim menilai Nurhadi terbukti melakukan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 1 April 2026.

Baca Juga:MPR Sarankan Pemerintah Manfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan Atasi Karhutla

Nurhadi juga dihukum membayar denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 140 hari. Selain itu, Nurhadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 subsider tiga tahun kurungan badan.

Vonis yang diterima Nurhadi ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman selama tujuh tahun penjara.

#nasional

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Dampingi Ahmad Yohan DPR, Sadam Syarif Dorong KKP Bantu Petani Garam Nagekeo
• 4 jam lalujpnn.com
thumb
Investasi KEK Sanur Tembus Rp5,76 Triliun hingga September 2026, Serap 5.911 Tenaga Kerja
• 10 jam lalupantau.com
thumb
Terpilih Aklamasi, Lukman B Kady Optimis Tambah 50 Persen Perolehan Kursi
• 4 jam laluharianfajar
thumb
OJK Temukan Lima Perusahaan Multifinance dengan NPF di Atas 5 Persen
• 12 jam laluidxchannel.com
thumb
PTPN IV bantu rumah kempa guna pacu produktivitas petani gambir Sumbar
• 8 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.