Serikat Buruh Minta Pemerintah segera Terbitkan Aturan Dana Cadangan Pesangon

idxchannel.com
11 jam lalu
Cover Berita

KSPI bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon.

Serikat Buruh Minta Pemerintah segera Terbitkan Aturan Dana Cadangan Pesangon. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menilai aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga pailit.

Baca Juga:
Polda Metro Jaya Kerahkan 11.262 Personel, Kawal Aksi Demo Aliansi Buruh di DPR

Dia mengatakan persoalan pesangon selama ini bukan terletak pada besaran hak yang telah diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian pembayarannya kepada pekerja. Menurutnya, banyak pekerja tidak mendapatkan pesangon ketika terkena PHK karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Baca Juga:
Serikat Buruh Usul Upah Minimum 2027 Naik 7,5-9,5 Persen

Dia menjelaskan, melalui mekanisme dana cadangan pesangon, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah. Dana tersebut nantinya dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.

Said Iqbal menegaskan, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja. Dengan pemisahan dana tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan.

Baca Juga:
Buruh Minta Gaji Rp7,5 Juta Tidak Kena PPh Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said Iqbal.

lebih jauh disampaikan, pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan besaran upah pekerja.

Said Iqbal mengungkapkan, dalam pembahasan gagasan serupa pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, sempat muncul simulasi iuran sekitar 3,3 persen. Namun, angka tersebut bukan besaran iuran yang telah ditetapkan untuk program dana cadangan pesangon saat ini.

Lebih lanjut, Said Iqbal meminta pemerintah memastikan adanya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon.

Menurutnya, perusahaan yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga dapat menghadapi konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” kata dia.

Said Iqbal menambahkan, pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme pembayaran dan besaran iuran, lembaga penyelenggara, tata kelola dana, hingga mekanisme pencairan pesangon kepada pekerja.

Dia menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, KSPI dan Partai Buruh akan menyusun analisis untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan jajaran pemerintah terkait.

Menurut Said Iqbal, kebijakan dana cadangan pesangon bertujuan memberikan income security atau kepastian pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dana cadangan pesangon justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut, karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya,” ujar Said Iqbal.

(NIA DEVIYANA)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
DPR Desak TNI Pecat dan Penjarakan Oknum Penganiaya 6 Santri Ponpes Nurul Bayan
• 17 jam laludisway.id
thumb
Ciwidey Diterjang Puting Beliung: Kesaksian Warga hingga Kerusakan
• 20 jam lalukumparan.com
thumb
Pendakian Gunung Penanggungan Ditutup Buntut Pendaki Wanita Tewas saat Tektok
• 5 jam lalukumparan.com
thumb
Kejagung Bakal Periksa Wali Kota Bekasi, Usut Korupsi Migas
• 2 jam laluliputan6.com
thumb
Prabowo Ingin ASEAN Jadi Kekuatan Industri Teknologi Bukan Sekadar Pasar
• 57 menit laludetik.com
Berhasil disimpan.