JAKARTA, KOMPAS - Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, dijadwalkan menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026). Ia disangka melanggar kode etik karena menyalahgunakan wewenang hingga bermufakat untuk melakukan akses ilegal. Lulusan Akademi Kepolisian 1999 itu pun dijerat pasal pemberhentian dari dinas kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan pers, Senin (16/11/2026), menyampaikan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa besok. Sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko Hadi.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, obyektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo.
Eko disangka melanggar kode etik dan profesi Polri karena telah menyalahgunakan wewenang, tidak profesional, dan tidal prosedural. Ia juga diduga melakukan pemufakatan untuk menjalankan akses ilegal dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut diduga terjadi baik saat Eko Hadi menjabat sebagai Kabagmon Robinopsnal maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR menyampaikan, Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Slamet Uliandi yang disebut perintah itu berasal dari Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan penyadapan ilegal.
Menurut Trunoyudo, sidang KKEP akan dipimpin oleh Komisaris Jenderal Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota dan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.
Eko Hadi, lanjut Trunojoyo, disangka melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal tersebut mengatur bahwa Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
Pasal tersebut sebelumnya juga digunakan untuk menjerat Irjen Ahrie Sonta Nasution, tersangka kasus penyadapan ilegal lainnya. Dalam sidang KKEP, Selasa (10/11/2026), majelis sidang menilai Ahrie Sonta terbukti melanggar etik, di antaranya karena telah menyalahgunakan wewenang.
Oleh karena itu, Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan itu, Ahrie Sonta menyatakan banding.
Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, karena terduga pelanggar merupakan perwira tinggi bintang dua aktif, maka pemimpin sidang KKEP adalah perwira tinggi bintang tiga. Johnny pun memastikan bahwa seluruh tersangka akan menjalani sidang etik, termasuk Listyo Sigit Prabowo.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku," kata Johnny.





