Bareskrim Polri Bongkar Dugaan TPPU dari Kasus Judol, Sita Uang Rp28 Miliar

idxchannel.com
3 jam lalu
Cover Berita

Bareskrim membongkar dugaan TPPU dengan pidana asal judi online (judol). Dalam perkara ini, polisi menyita uang senilai Rp28 miliar dan 322 rekening.

Bareskrim Polri Bongkar Dugaan TPPU dari Kasus Judol, Sita Uang Rp28 Miliar. (Foto: Puteranegara/iNews Media Group)

IDXChannel - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana asal judi online (judol). Dalam perkara ini, polisi menyita uang senilai Rp28 miliar dan 322 rekening.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto mengungkapkan, perkara berawal dari patroli siber terhadap sebuah situs berinisial A. Dia mengatakan laman tersebut masih beroperasi hingga saat ini.

Baca Juga:
OJK Minta Perbankan Blokir 38.796 Rekening Judol dan Perluas Cakupan Penindakan

"Kenapa website ini saya pakai inisial, dikarenakan sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung. Baik dengan identitas ini maksudnya website inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda," kata Suhasto kepada wartawan dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Petugas kemudian melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengetahui pengoperasian situs tersebut secara komprehensif. Salah satu yang diselidiki yaitu sistem pembayaran yang beragam, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, serta pulsa.

Baca Juga:
Bertemu dengan Menkomdigi, Kapolri Minta Judol hingga Love Scam Diberantas

Selain itu, polisi menemukan situs tersebut menawarkan permainan yang bervariasi, seperti live casino, crash game, hingga poker.

"Kemudian, para pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu untuk dapat berpartisipasi di antaranya seperti permainan hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, atau e-sport promosi," ujarnya.

Baca Juga:
Komdigi Take Down Lebih dari 4 Juta Konten Judol Periode Oktober 2024 hingga November 2026

Sehasto menuturkan, sindikat judi daring ini memanfaatkan infrastruktur server yang berada di Finlandia dan Amerika Serikat. Aksi tersebut diketahui untuk menghindari pelacakan oleh aparat.

Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari praktek tersebut. Selain itu, penyelidik juga berkoodinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengindentifikasi situs tersebut.

"Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap website ini dan telah masuk ke dalam database trust positive Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia," ucapnya.

Namun, Suhasto menyebut masih banyak pengguna yang dapat mengakses situs tersebut dengan memanfaatkan VPN. Berdasarkan hasil penelusuran PPATK, status perkara dinaikan menjadi tahap penyidikan. 

Dalam perkara ini, penyidik menyita 322 kartu rekening dengan total aset mencapai Rp28 miliar. Suhasto mengatakan, pengembangan perkara masih terus dilakukan.

Saat ini, penyidik masih terus menelusuri dan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka, khususnya pihak yang berperan sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari aliran dana judi online tersebut.

Selain itu, penanganan terhadap rekening-rekening tersebut akan dikonfirmasi kepada masing-masing pemiliknya. Apabila pemilik rekening tidak memberikan konfirmasi, rekening akan berstatus dormant secara otomatis.

"Dormant autonomine karena ada beberapa rekening yang nomine, isi rekening akan disita dan dimasukkan ke dalam rekening penampungan berstream guna proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013," paparnya.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan TPPU dengan asal judi daring.  

Polisi menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp5.000.000.000.

(Febrina Ratna Iskana)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Lompatan Medis Siloam: Dari Pompa Jantung LVAD Hingga Bedah Otak Sadar
• 30 menit laludisway.id
thumb
Gerindra Tegaskan Penentuan Nama Cawapres Hak Prerogatif Presiden
• 30 menit lalumetrotvnews.com
thumb
Peringatan Dini Cuaca BMKG Jabodetabek 17-18 November 2026: Hujan Lebat di Jaksel hingga Depok
• 20 menit lalukompas.tv
thumb
Melihat Plus Minus Penggunaan Obligasi Daerah di Sarasehan Nasional MPR
• 30 menit laludetik.com
thumb
Gerindra Bali Dukung Dasco jadi Cawapres, Dinilai Punya Rekam Jejak dan Kontribusi Untuk Bangsa
• 30 menit lalukumparan.com
Berhasil disimpan.