JAKARTA, KOMPAS – Badan Pusat Statistik meminta pemerintah mewaspadai lonjakan inflasi komponen harga pangan bergejolak pada November dan Desember 2026. Ini mengingat harga sejumlah pangan pokok, terutama beras dan cabai, masih tinggi akibat dampak kemarau.
Di sisi lain, melalui sebuah surat edaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengharuskan para pelaku usaha pangan mematuhi harga acuan atau patokan pangan yang ditetapkan pemerintah. Jika melanggar, sanksinya antara lain berupa pencabutan izin usaha hingga pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda Rp 1,5 miliar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (16/11/2026), mengatakan, harga sejumlah pangan pokok pada pekan kedua November 2026 masih tinggi. Hal itu akibat dampak kekeringan yang sampai saat ini masih berlangsung.
Saat ini, harga beras masih stabil tinggi, sedangkan cabai merah dan rawit masih jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Dalam matrik perbandingan level harga dan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH), ketiga komoditas itu masuk kategori level harga tinggi dan IPH rendah.
“Level harga yang masih tinggi inilah yang perlu diperhatikan lantaran konsumen membayar harga, bukan perubahan perkembangan harga,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.
Level harga yang masih tinggi inilah yang perlu diperhatikan lantaran konsumen membayar harga, bukan perubahan perkembangan harga.
Berdasarkan data BPS, pada pekan kedua November 2026, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat konsumen senilai Rp 15.716 per kilogram (kg), naik 0,01 persen dibandingkan dengan Oktober 2026. Harga tersebut berada di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.900 per kg.
Dalam periode perbandingan yang sama, harga rerata nasional cabai merah di tingkat konsumen tembus Rp 73.743 per kg atau naik 3,41 persen. Adapun harga rerata nasional cabai rawit di tingkat konsumen mencapai Rp 83.643 per kg atau turun 5,35 persen.
Namun, harga kedua jenis cabai itu masih di atas HAP di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah. HAP cabai merah senilai Rp 55.000 per kg, sedangkan HAP cabai rawit Rp 57.000 per kg.
BPS juga mencatat, dalam sepekan, daerah yang mengalami kenaikan harga beras dan cabai merah terus bertambah. Sementara daerah yang mengalami penurunan harga kedua komoditas tersebut tidak banyak.
Beras, misalnya. Pada pekan pertama hingga pekan kedua November 2026, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras bertambah dari 84 daerah menjadi 97 daerah. Sebaliknya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras sedikit berkurang dari 77 daerah menjadi 75 daerah.
Per Oktober 2026, beras mengalami inflasi sebesar 4,1 persen secara tahunan. Dengan demikian, tren inflasi beras terus berlanjut selama 10 bulan beruntun. Sebelumnya, pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September 2026, tingkat inflasi tahunan beras masing-masing 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, 4,55 persen, 3,98 persen, 3,1 persen, 2,77 persen, dan 3,73 persen.
Inflasi tahunan cabai rawit pada Oktober 2026 juga sangat tinggi, yakni sebesar 104,35 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia, tingkat inflasi cabai rawit di empat provinsi berada di atas 200 persen, di 16 provinsi di kisaran 100-200 persen, dan di 18 provinsi di kisaran 19-99 persen.
Amalia mengingatkan kekeringan akibat dampak El Nino berpotensi memicu lonjakan inflasi komponen harga pangan bergejolak pada akhir 2026. Hal serupa pernah terjadi saat El Nino melanda Indonesia pada 2023.
Berdasarkan catatan BPS, tingkat inflasi tahunan nasional komponen harga pangan bergejolak pada Oktober, November, dan Desember 2026 masing-masing sebesar 5,54 persen, 7,59 persen, dan 5,03 persen.
Sementara itu, merujuk pada laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perkembangan inflasi pangan dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tekanan yang kian mengkhawatirkan. Inflasi tersebut mencerminkan tekanan dari sisi pasokan, bukan menguatnya permintaan.
Indef mencatat, tingkat inflasi tahunan harga pangan bergejolak sempat turun dari 6,58 persen pada Juni 2026 menjadi 2,52 persen pada Juli 2026. Namun, tren tersebut justru berbalik dan terus mendaki pada Agustus, September, dan Oktober 2026, masing-masing sebesar 4,06 persen, 5,03 persen, dan 5,81 persen.
Sebaliknya, dalam periode perbandingan yang sama, tingkat inflasi inti yang mencerminkan daya beli atau permintaan masyarakat justru menurun. Tingkat inflasi tahunan inti pada Agustus, September, dan Oktober 2026 masing-masing sebesar 2,92 persen, 2,84 persen, dan 2,56 persen (Kompas, 10/11/2026).
Serial Artikel
Inflasi Kombo Menyengat Sektor Pangan Indonesia
Inflasi kombo di sektor pangan telah membebani pelaku usaha serta menggerus daya beli dan fiskal negara.
Untuk menjaga keseimbangan harga di semua lini, Bapanas mengharuskan para pelaku usaha pangan mematuhi harga pembelian pemerintah (HPP), harga acuan pembelian/penjualan (HAP), dan harga eceran tertinggi (HET) pada 19 komoditas pangan. Beberapa di antaranya adalah gabah kering panen, beras, minyakita, kedelai, telur dan daging ayam, jagung, gula pasir, cabai, dan bawang.
Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran HPP, HAP, dan HET pada sejumlah komoditas pangan. SE tersebut diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigadir Jenderal (Pol) Hermawan atas nama Kepala Bapanas pada 10 November 2026.
Dalam SE itu, kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah, panglima komando daerah militer, kepala kepolisian resor, dan komandan distrik militer berperan sebagai pengawas sesuai kewenangannya. Mereka juga wajib melaporkan hasil pengawasan kepada aparat penegak hukum dan dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai kewenangan.
Bahkan, SE tersebut mencantumkan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif itu mencakup peringatan tertulis, denda, pemberian rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan penarikan pangan pokok yang tidak sesuai dari peredaran. Adapun sanksi pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar.
Sanksi pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar.
Sementara itu, ihwal kasus dugaan peredaran 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu dan dijual dengan harga tinggi, polisi telah menetapkan 36 tersangka. Selain itu, Bapanas juga membekukan sementara penerbitan izin produksi beras fortifikasi.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah menguji dan melaporkan hasil temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai standar mutu kepada aparat penegak hukum. Dalam kurun waktu 2 minggu, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Produk beras fortifikasi yang terbukti melanggar ditarik dari peredaran dan pabrik terkait disegel. Kami juga telah memberlakukan moratorium (penundaan atau penangguhan) penerbitan izin baru beras fortifikasi,” ujarnya melalui siaran pers.
Serial Artikel
Bulog Salurkan Beras Premium, Bapanas Dalami Kasus Beras Fortifikasi
Para pengusaha penggilingan padi dan pengusaha beras diminta menjaga ketersediaan beras medium dan premium di tengah maraknya peredaran beras fortifikasi.





