Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memperoleh dukungan Komisi II DPR terhadap penguatan peran dan transformasi kelembagaan guna mempercepat pemerataan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepala BNPPDT Jenderal Maruli Simanjuntak mengapresiasi dukungan Komisi II terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027. Menurut dia, dukungan tersebut menjadi dorongan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPPDT.
“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli usai RDP dengan Komisi II, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Dia meyakini dukungan dan arahan Komisi II DPR akan memperkuat pelaksanaan program pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. BNPPDT diharapkan mampu menjalankan mandat kelembagaannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Maruli menjelaskan tugas BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Maruli, pembangunan perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih.
“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dok. Istimewa
Baca Juga :
BNPPDT Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur di Pulau Laut dan SekatungSelain pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan perlu disertai pengembangan potensi ekonomi lokal. Maruli menyebut potensi pertanian dan pengembangan lahan produktif juga akan menjadi perhatian untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Sambil berjalan, kita akan lihat bagaimana meningkatkan perekonomian di daerah sana, seperti misalnya bagaimana daerah tersebut mempunyai cukup lahan sawah, mempunyai cukup lahan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul berdiri sendiri,” ungkap Maruli.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.
Dalam hasil RDP, Komisi II DPR mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT. Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan kelembagaan tersebut.
Komisi II DPR selanjutnya meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026–2029. Dokumen tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian/lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Selain itu, Komisi II DPR mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Penyesuaian regulasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta mempercepat penanganan dan pembangunan daerah terpencil.
Dukungan Komisi II DPR tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan transformasi dan operasionalisasi BNPPDT. Melalui penguatan kelembagaan, pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan semakin terarah, terkoordinasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.




