Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap ancaman siber.
Berdasarkan data pemantauan real-time FortiGate, terdapat sekitar 753 ribu ancaman yang menyasar sektor tersebut di Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-63 secara global.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Bondan Widiawan mengatakan, sektor perbankan menjadi salah satu industri dengan tingkat ancaman siber tertinggi. Hal tersebut terlihat dari hasil pemantauan ancaman berdasarkan sektor industri.
"Kemudian, kita lihat ancaman berdasarkan sektor industri. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor dengan ancaman tertinggi. Jika difokuskan pada Indonesia, sektor banking, finance, and insurance mencatat sekitar 753 ribu ancaman saat ini," ujar Bondan dalam diskusi mengenai perlindungan konsumen GEBER PK 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Bondan menjelaskan ancaman di ruang siber terbagi menjadi dua kategori, yakni ancaman teknis dan ancaman sosial. Kedua jenis ancaman tersebut dapat saling berkaitan dan meningkatkan risiko keamanan di ruang digital.
Berdasarkan pemantauan BSSN, jumlah anomali trafik sejak Januari hingga 12 November 2026 mencapai sekitar 3,3 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sepanjang 2025 yang mencapai 5,5 miliar anomali trafik.
Bondan menyebut ancaman terbesar yang teridentifikasi berasal dari malware, disusul kesalahan konfigurasi sistem atau misconfiguration.
"Ancaman terbesar itu adalah malware. Ancaman berikut terbesarnya adalah kesalahan konfigurasi atau misconfiguration," ujar dia.
Dia menjelaskan, kesalahan konfigurasi masih banyak ditemukan karena sejumlah organisasi dan lembaga membangun sistem teknologi informasi secara agresif tanpa mempertimbangkan faktor keamanan sejak awal. Menurut dia, prinsip security by design dan resilience by architecture perlu diperhatikan sejak awal pembangunan sistem untuk meminimalkan kerentanan terhadap serangan siber.
Selain ancaman teknis, Bondan mengingatkan masyarakat juga perlu mewaspadai ancaman sosial yang memanfaatkan berbagai layanan digital. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan nomor telepon sebagai identitas dalam proses autentikasi.
"Dalam konteks sosial, ketika kita menggunakan WhatsApp, proses konfigurasi dan penerimaan OTP (one-time password) masih berkaitan dengan nomor telepon. Namun, jika kita berbicara mengenai operator telekomunikasi, kita juga berbicara mengenai data yang tercatat di operator," jelas dia.
Menurut Bondan, mekanisme identitas digital saat ini mulai mengalami pergeseran. Nomor telepon tidak lagi sepenuhnya menjadi satu-satunya identitas pengguna karena nomor tersebut dapat diganti, sementara data dan identitas digital tetap digunakan.
Baca Juga :
OJK-BI Teken Jalur Penyelesaian Sengketa Keuangan di Luar Pengadilan(Ilustrasi. Foto: Freepik)
AI dan komputasi kuantum jadi tantangan baru Bondan juga mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) turut meningkatkan kompleksitas ancaman siber. Perkembangan AI generatif menuju agentic AI memungkinkan teknologi tersebut menjalankan berbagai tindakan secara lebih mandiri, termasuk mencari celah kerentanan sistem.
Bondan menceritakan hasil diskusinya dengan pihak OpenAI mengenai kemampuan model AI dalam mengidentifikasi dan mengeksploitasi celah keamanan. Dalam pengujian di lingkungan terbatas atau sandbox, model tersebut disebut mampu mencari kerentanan hingga melakukan serangan terhadap sejumlah target.
Menurut dia, model tersebut dapat masuk ke ekosistem Hugging Face, platform pengembangan dan berbagi model AI, kemudian melakukan serangan terhadap sejumlah target, termasuk Kementerian Keuangan Thailand.
Dia menyebut peristiwa tersebut berlangsung pada Juli 2026. Serangan dilakukan dengan memanfaatkan teknik injection melalui Cross-Site Scripting (XSS), yakni penyisipan kode berbahaya yang dapat dieksekusi oleh sistem.
Bondan menjelaskan kode berbahaya tersebut berukuran relatif kecil, bahkan kurang dari satu megabita. Namun, ukurannya yang kecil tidak mengurangi potensi dampak serangan terhadap sistem yang memiliki kerentanan.
Dia juga menyoroti munculnya jenis kerentanan baru yang disebut sebagai Common Procedural Installation 2026. Kerentanan tersebut diklaim dapat menyerang sistem meskipun telah mendapatkan pembaruan keamanan.
Kondisi ini membuat upaya perlindungan sistem tidak cukup hanya mengandalkan penggantian kata sandi dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Organisasi juga perlu mengantisipasi munculnya celah keamanan baru yang dapat dimanfaatkan pelaku serangan.
Bondan turut mengingatkan tingginya penggunaan sistem berbasis Hypertext Preprocessor (PHP) di Indonesia. Menurut dia, penggunaan PHP versi lama dan aplikasi yang tidak lagi diperbarui berpotensi memperbesar risiko serangan siber.
Karena itu, pengelola sistem teknologi informasi perlu memperhatikan pembaruan infrastruktur dan memastikan aplikasi yang digunakan tetap mendapatkan dukungan keamanan.
Selain AI, perkembangan komputasi kuantum juga menjadi tantangan baru bagi keamanan digital, khususnya terkait kemampuan teknologi kriptografi yang digunakan saat ini. Menurut Bondan, berbagai negara mulai mempersiapkan teknologi yang mampu menghadapi perkembangan komputasi kuantum.
"Sebentar lagi, kita akan menghadapi ancaman baru, yaitu komputasi kuantum. Saat ini hampir seluruh dunia berlomba-lomba mempersiapkan diri menuju quantum-safe dan quantum-ready. Nanti kita akan melihat apakah kita sudah siap. Ternyata, mungkin kita masih jauh dari kesiapan tersebut," ungkap dia. Pengaduan penipuan digital capai 702.342 kasus Meningkatnya aktivitas digital juga diikuti dengan berkembangnya modus penipuan yang menyasar masyarakat. Direktur Operations BNI Ronny Venir mengungkapkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sekitar 20 miliar transaksi digital dengan 702.342 pengaduan penipuan.
Dari jumlah pengaduan tersebut, dana yang berhasil dikembalikan mencapai sekitar Rp263 miliar. Namun, Ronny menilai jumlah dana yang berhasil dikembalikan tersebut masih relatif kecil.
"Kalau di BNI sendiri, kami sudah mengembalikan sekitar Rp28,45 miliar," ujar Ronny.
Dia mengatakan pertumbuhan transaksi digital turut diikuti peningkatan berbagai modus penipuan. Kondisi tersebut membuat industri perbankan perlu memperkuat sistem pengamanan sekaligus meningkatkan kewaspadaan nasabah.
Ronny menyebut transaksi melalui kantor cabang BNI saat ini hanya mencakup sekitar 0,21 persen dari total transaksi. Sementara itu, sebagian besar transaksi nasabah telah beralih ke kanal digital.
"Kalau sekarang kita lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan dompet. Kenapa? Karena seluruh transaksi kita sudah ada di handphone," kata Ronny.
Menurut dia, terdapat lima modus penipuan yang banyak ditemukan. Modus tersebut meliputi penipuan transaksi belanja, pelaku yang menyamar sebagai petugas bank, penipuan berkedok hadiah, tawaran pekerjaan palsu, serta investasi bodong.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Ronny mengatakan pihaknya telah mengembangkan fraud detection system (FDS) yang berfungsi mendeteksi pola transaksi tidak wajar atau anomali.
Sistem tersebut bekerja dengan menganalisis perilaku dan frekuensi transaksi nasabah. Misalnya, ketika nasabah yang biasanya hanya melakukan transaksi satu kali dalam seminggu tiba-tiba melakukan transaksi berulang dalam sehari dengan pola yang tidak biasa, sistem dapat mendeteksi aktivitas tersebut.
Di samping penguatan sistem keamanan, Ronny menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan.
Melalui program Gerakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (GEBER PK), BNI mengadakan berbagai kegiatan edukasi secara daring maupun langsung. Edukasi tersebut juga menyasar diaspora Indonesia di luar negeri, antara lain di Hong Kong, Singapura, Jepang, London, dan Amsterdam. Langkah ini dilakukan karena masyarakat Indonesia di luar negeri juga berpotensi menjadi korban penipuan melalui SMS maupun WhatsApp.
Ronny mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menindaklanjuti pesan, tautan, maupun tawaran yang diterima melalui kanal digital.
"Kalau ragu, stop dulu," tegas dia. (Selsha Septifanie Gunawan)




