Modus Penipuan Digital Kian Canggih, Perlindungan Konsumen Perlu Diperkuat

kompas.id
40 menit lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS — Meningkatnya transaksi keuangan digital belum diikuti oleh perlindungan konsumen yang kuat dari ancaman penipuan. Di tengah modus kejahatan yang kian canggih, pemerintah, perbankan, dan penyelenggara platform digital mesti memperkuat sistem pencegahan agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung risiko.

Dalam acara Kick Off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027 yang diadakan di Jakarta, Senin (16/11/2026), Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarto mengatakan, transaksi digital beberapa waktu terakhir tumbuh cukup signifikan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sepanjang triwulan III-2026, transaksi melalui QRIS secara keseluruhan mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta pedagang atau merchant. Bahkan, volume transaksi digital secara kumulatif diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar kali.

Di sisi lain, hasil Survei Nasional Perlindungan Konsumen BI menunjukkan, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka itu meningkat 12,36 poin dibandingkan dengan capaian 2023 yang sebesar 64,67 persen.

Indeks tersebut digunakan BI untuk mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan sistem pembayaran secara aman dan bijak.

Meski meningkat, Filianingsih menegaskan, tingkat keberdayaan konsumen dalam menggunakan layanan pembayaran sebenarnya masih berada dalam kategori kritis. Dalam indeks, kategori kritis mencakup skor 60,01 sampai 80,00.

Oleh karena itu, menurutnya, konsumen masih perlu meningkatkan perilaku transaksi yang aman serta kesadaran untuk memperjuangkan dan memberdayakan haknya.

Tanggung jawab pelindungan konsumen di ruang digital perlu dijalankan bersama oleh pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dicky Kartikoyono, mengatakan, jumlah pengaduan konsumen yang diterima OJK juga meningkat.

Pada 2021, hanya ada sekitar 18.000 laporan yang masuk ketika layanan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) mulai beroperasi. Kini, ada lebih dari 700.000 laporan yang masuk dalam kurun waktu sekitar dua tahun.

”Digitalisasi telah membuat layanan keuangan semakin cepat, mudah, dan terhubung. Namun, pada saat yang sama, risikonya juga semakin cepat dan kompleks, lintas platform, lintas batas, maupun real-time,” katanya.

Menurutnya, penanganan penipuan digital kini tidak lagi dapat dibebankan kepada satu institusi. Satu transaksi penipuan dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari bank, penyelenggara jasa sistem pembayaran, payment gateway, pedagang atau merchant, platform digital, perusahaan telekomunikasi, hingga penyedia layanan pihak ketiga.

Ancaman siber tinggi

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bondan Widiawan, menyampaikan, sektor perbankan dan keuangan masih menghadapi ancaman siber yang tinggi, sehingga tantangan semakin berat.

Berdasarkan data pemantauan FortiLabs yang dipaparkan dalam diskusi tersebut, ada sekitar 753.000 ancaman terhadap sektor perbankan, keuangan, dan asuransi di Indonesia.

Hasil pemantauan anomali trafik BSSN pada periode Januari hingga 12 November 2026 mencatat sekitar 3,4 miliar anomali trafik. Ancaman yang paling banyak ditemukan antara lain perangkat lunak berbahaya (malware) dan kesalahan konfigurasi sistem (misconfiguration).

Angka ini memang menurun dibandingkan tahun 2025 dengan perkiraan 5,5 miliar anomali. Namun, angka tahun ini tetap lebih buruk dibandingkan laporan tahun 2024 yang hanya mencatat 330 juta anomali trafik.

Bondan juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang turut membuat ancaman siber semakin kompleks. Kemampuan AI untuk meniru suara dan tampilan seseorang berpotensi memperkuat modus penipuan yang memanipulasi korban.

Baca JugaAI untuk Penipuan Daring Global

Oleh karena itu, ia menilai, pengamanan sistem tidak dapat lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Lembaga dan industri perlu memperkuat dan menyesuaikan teknologi untuk memantau perilaku transaksi, serta membangun sistem yang mampu mengenali aktivitas tidak wajar dan segera mengambil tindakan.

”Begitu perilaku mencurigakan teridentifikasi, sistem harus bisa segera memblokir. Itu akan lebih cepat untuk melindungi masyarakat,” katanya.

Lini pertahanan berlapis

Menanggapi tantangan tersebut, Dicky menyampaikan, industri jasa keuangan dan penyelenggara platform digital harus menjadi lini pertahanan pertama dalam mencegah penipuan. Berikutnya, otoritas berperan sebagai lini pertahanan kedua, sedangkan aparat penegak hukum menjadi lini ketiga ketika persoalan telah masuk ke ranah hukum.

”Edukasi bukan hanya tentang permasalahan, tetapi juga tentang risiko apa saja yang relevan. Terutama, bagaimana penanganan dari industri sebagai first line of defense,” ujarnya.

Di sisi lain, Bondan berpendapat, penguatan sistem keamanan perlu terus dilakukan untuk mengimbangi perkembangan modus penipuan digital, termasuk yang memanfaatkan AI. Menurut dia, edukasi kepada masyarakat perlu dibarengi dengan kesiapan sistem dan simulasi penanganan keadaan darurat.

“Memperkuat sistem itu adalah bagian lain yang perlu terus kita lakukan. Buat simulasi seperti table-top exercise (simulasi berbasis skenario krisis). Pada saat terjadi emergency, kejadian-kejadian riil, apa saja yang harus publik lakukan,” ujar Bondan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, ada tiga langkah pencegahan, yaitu pengamanan sejak perancangan sistem, pengawasan berbasis risiko, dan respons terhadap laporan yang terkoordinasi.

“Tanggung jawab perlindungan konsumen di ruang digital perlu dijalankan bersama oleh pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat,” kata Edwin.

Dalam kasus lain, apabila telanjur menjadi korban, nasabah diminta segera memblokir akses perbankan melalui aplikasi atau menghubungi layanan resmi bank.

Direktur Operasi PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ronny Venir sebagai perwakilan pengelola bank mengingatkan, laporan juga perlu disampaikan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikelola OJK agar penelusuran dan upaya penyelamatan dana dapat segera dilakukan.

Baca JugaIndonesia Anti-Scam Centre, Perisai Masyarakat dari Penipuan Keuangan
Penyelesaian sengketa diperkuat

Untuk menguatkan perlindungan konsumen terhadap transaksi dan ancaman digital, OJK dan BI memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Hal itu dilakukan melalui penandatanganan petunjuk pelaksanaan (juklak) koordinasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sistem Keuangan (LAPS-SK).

LAPS-SK ini mengharmonisasikan sistem LAPS Sektor Jasa Keuangan milik OJK serta LAPS Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran milik BI. Penyatuan LAPS juga mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dicky mengatakan, pengaduan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal masing-masing penyelenggara, atau internal dispute resolution (IDR), selanjutnya dapat diproses melalui LAPS.

Dengan mekanisme tersebut, konsumen diharapkan tidak perlu berpindah kanal pengaduan untuk menyelesaikan persoalan yang sama. Sebab, pemerintah telah membentuk ekosistem proteksi yang terkoordinasi bagi konsumen.

Ia menambahkan, juklak juga menjelaskan pedoman koordinasi antara BI dan OJK terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, pemberian perintah tertulis, sampai bagaimana melaksanakan kewenangan masing-masing serta koordinasi dengan LAPS.

Selain itu, penyelesaian sengketa akan melibatkan mediator, arbiter, dan ajudikator independen, sehingga konsumen memiliki jalur penyelesaian di luar pengadilan.

”Penandatanganan juklak bersama antara OJK dan BI ini sebenarnya memberikan guidance terkait bagaimana kita bisa membangun sebuah perlindungan konsumen yang terintegrasi,” kata Dicky.

Baca JugaHati-hati, Penipuan dengan AI Semakin Marak

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bareskrim Polri Bongkar Dugaan TPPU dari Kasus Judol, Sita Uang Rp28 Miliar
• 3 jam laluidxchannel.com
thumb
Siswi SMK Tewas saat Mendaki Gunung Penanggungan Bareng Kakak, Sempat Kejang
• 10 jam laludetik.com
thumb
Polisi Prancis Tangkap 219 Orang dalam Aksi Protes Kenaikan Biaya Hidup, 106 Ribu Warga Turun ke Jalan
• 22 jam lalupantau.com
thumb
Sekolah Rakyat Jadi Rumah Kedua Iksan, Bocah Piatu yang Bercita-cita Menjadi Tentara
• 10 jam laluliputan6.com
thumb
Bali United Imbangi Timnas Indonesia, Johnny Jansen Coba Skema Baru
• 4 jam lalubola.com
Berhasil disimpan.