Pemerintah Aceh menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan yang dilakukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tersebut menyusul ancaman cuaca ekstrem serta bencana banjir dan longsor yang telah melanda sejumlah kabupaten.
Melalui penetapan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama masa siaga darurat.
Salah satu instruksinya adalah memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing.
"Melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing," demikian bunyi instruksi Mualem dalam penetapan status tersebut.
Mualem juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Selain menyiagakan personel, sejumlah instansi diminta memastikan ketersediaan peralatan penanganan bencana agar dapat segera dikerahkan ke lokasi terdampak.
Instansi tersebut meliputi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan.
Penetapan status siaga darurat hingga akhir Januari 2027 itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, kebijakan tersebut mengacu pada analisis dan prediksi curah hujan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.





