JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos).
Upaya tersebut penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 16 November 2026.
BACA JUGA:6 Bansos November 2026 Siap Cair, Ini Kelompok Penerima Berdasarkan Desil
Mendagri menjelaskan, program digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government).
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.
Ia menilai, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat.
Pasalnya, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang sangat membutuhkan belum terdata sebagai penerima.
BACA JUGA:Suhud Pastikan Anggaran Pendidikan, Kesehatan, dan Bansos Jakarta 2027 Tak Dipangkas
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasi oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga. Salah satunya data kependudukan milik Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Mendagri menjelaskan, integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.
BACA JUGA:Kabar Baik! Bansos PKH dan BPNT Kini Bisa Diambil di Kopdes Merah Putih, Gus Ipul: Bebas dari Potongan
- 1
- 2
- »





