Jakarta, VIVA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih dan menetapkan wakil presiden yang saat ini mengalami kekosongan, diundur menjadi 9 Desember 2026, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada 2 Desember 2026.
Muzani mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah lembaganya menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut ia, Presiden Prabowo memiliki jadwal yang padat, serta memerlukan waktu untuk berbicara dengan partai-partai politik pengusung untuk memilih dua nama calon wakil presiden (wapres).
"Rapat (MPR) menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia," kata Muzani saat konferensi pers usai Rapat Gabungan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dengan pengunduran jadwal itu, ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR RI untuk menentukan dua nama calon wapres.
Artinya, kata Muzani, Presiden Prabowo harus mengirim nama calon wapres maksimal pada 25 November 2026.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR RI juga menyetujui agar pelantikan wakil presiden menggunakan semangat yang disampaikan pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, yakni MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih.
"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna apakah voting apa enggak, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc. Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," katanya.
Muzani menyampaikan bahwa pengunduran jadwal Sidang Paripurna MPR atas permintaan Presiden Prabowo itu juga sudah disetujui pimpinan-pimpinan fraksi partai politik di MPR RI, serta kelompok DPD RI.
"Rapat gabungan ini diselenggarakan setelah tadi pagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR," katanya. (Ant)





