Raih Nilai 80,25, Pemkot Probolinggo Diingatkan Jangan Jadikan Data Sekadar Arsip

beritajatim.com
11 jam lalu
Cover Berita

Probolinggo (beritajatim.com) – Nilai Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kota Probolinggo mengalami peningkatan signifikan menjadi 80,25 pada 2026. Kendati demikian, capaian angka tersebut dinilai belum cukup menjadi ukuran mutlak keberhasilan pemerintah dalam membangun tata kelola data yang ideal.

Pasalnya, data yang dihimpun dan dipublikasikan harus benar-benar difungsikan sebagai landasan utama dalam penentuan kebijakan publik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif semata.

Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam kegiatan penguatan Satu Data yang berlangsung di Paseban Sena, Kota Probolinggo, Senin (16/11/2026).

Sherlita mengingatkan, keberhasilan tata kelola Satu Data tidak boleh hanya diukur dari kuantitas data yang berhasil dikumpulkan maupun seberapa banyak dokumen yang diunggah ke portal resmi pemerintah. Tolok ukur yang sesungguhnya adalah sejauh mana data tersebut dimanfaatkan secara nyata oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Indikator yang paling penting bagi kami adalah apakah data itu kemudian dimanfaatkan pemerintah daerah. Apakah data tersebut bisa dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tegas Sherlita.

Menurutnya, pemerintah sudah saatnya meninggalkan pola penyusunan program pembangunan yang hanya didasarkan pada perkiraan atau asumsi belaka. Setiap kebijakan strategis harus memiliki landasan data yang akurat dan terukur agar alokasi anggaran serta intervensi program tidak salah sasaran.

Sebagai contoh, ia memaparkan kebijakan pemerataan akses internet di wilayah Jawa Timur. Pemetaan jangkauan koneksi internet secara detail di setiap kabupaten dan kota menjadi rujukan utama untuk menentukan wilayah mana saja yang paling mendesak mendapatkan intervensi pemerintah.

“Kalau perencanaannya benar, setengah dari program itu sudah harus benar. Tinggal bagaimana memantapkannya,” imbuhnya.

Lonjakan Skor SDI Kota Probolinggo dan Sinergi Lintas Sektor

Berdasarkan data yang dipaparkan, nilai SDI Kota Probolinggo melonjak dari 70,8 pada 2025 menjadi 80,25 pada 2026. Di sisi lain, indeks simpul jaringan geospasial turut merangkak naik dari 2,4 menjadi 3,26. Saat ini, sekitar 1.340 data tercatat telah memenuhi persyaratan interoperabilitas untuk dibuka dan diakses publik melalui portal Open Data Kota Probolinggo.

Sherlita mengapresiasi keterhubungan portal Open Data Kota Probolinggo yang telah terintegrasi dengan Open Data Jawa Timur hingga portal nasional data.go.id. Ia juga menekankan pentingnya keseragaman standar metadata guna menghindari perbedaan istilah, klasifikasi, maupun format data antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang kerap menghambat proses integrasi informasi.

Dalam ekosistem Satu Data, Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai pembina data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku koordinator, Diskominfo memegang peran walidata, sementara OPD bertindak sebagai produsen data. Artinya, kualitas dan validitas data merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah.

Menyinggung soal keterbukaan informasi bagi awak media, Sherlita menegaskan bahwa data yang telah dipublikasikan melalui kanal Open Data dapat langsung digunakan oleh masyarakat maupun jurnalis tanpa harus melalui prosedur konfirmasi ulang kepada OPD terkait, sepanjang sumbernya dicantumkan dengan jelas.

“Kalau mengambilnya dari Open Data, sumbernya sudah jelas. Jadi tidak perlu konfirmasi karena sumbernya sudah jelas Open Data,” jelasnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi pemerintah bersifat terbuka, karena perlindungan data pribadi dan verifikasi interoperabilitas tetap harus dipatuhi.

Komitmen Pemkot Probolinggo Optimalkan Integrasi Program

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, menyatakan bahwa peningkatan skor SDI merupakan cerminan nyata dari perbaikan kualitas tata kelola data di lingkup pemerintah daerah.

Sebagai walidata, Diskominfo mengemban tugas mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga pendistribusian data kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Lucia menegaskan bahwa integrasi data yang akurat sangat krusial untuk mencegah salah sasaran dalam program pengentasan kemiskinan, penyaluran bantuan sosial, maupun intervensi kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan pemetaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kelurahan. Melalui integrasi data sektoral dan informasi geospasial, pemerintah dapat mengetahui secara presisi jumlah, sebaran lokasi, hingga jenis usaha riil di setiap wilayah.

“Ketika ada bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui APBD, pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi tumpang tindih data atau redundansi data,” ujar Lucia.

Dalam sesi diskusi interaktif, sejumlah persoalan teknis turut mengemuka, termasuk kendala akses pada laman Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta mekanisme pengaduan publik melalui platform Jaga Kota yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!. Lucia memastikan bahwa setiap aduan warga—termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas—akan mendapat perhatian serius dan wajib ditindaklanjuti secara cepat oleh OPD berwenang.

Kenaikan nilai SDI ke angka 80,25 menjadi bukti progres positif tata kelola administrasi di Kota Probolinggo. Kendati demikian, tantangan ke depan menuntut pemerintah untuk membuktikan bahwa tumpukan data tersebut benar-benar bertransformasi menjadi kebijakan yang meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik secara nyata. [rap/but]


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bareskrim Usut Dugaan Pencucian Uang dan Judol dengan Server di Finlandia dan AS
• 15 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan
• 9 jam lalutvonenews.com
thumb
Rokok Elektronik Dilarang, Ada Lebih dari 100 Ribu Tenaga Kerja yang Bisa Kena Imbas
• 9 jam laludisway.id
thumb
Jubir Gerindra Sebut Dasco Tak Minta Didukung Jadi Wapres: Kita Hormati Kewenangan Pak Prabowo
• 19 jam lalukompas.tv
thumb
DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakati Pinjaman Rp250 Miliar untuk Bangun RSUD Purwodadi
• 16 jam laluberitajatim.com
Berhasil disimpan.