jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah nasional Aliansi Merah Putih (Munas AMP) yang digelar 15 November sukses. Sejumlah masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk PPPK paruh waktu dan penuh waktu berhasil dirumuskan.
Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah mengungkapkan pembahasan munas memantapkan kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut:
BACA JUGA: ASN Sekretariat DPRD Jakarta Bangun Semangat Kolaborasi Lewat KORPRI BKN Sunset Run
1. Peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dimulai 1 Januari 2027 semua jabatan fungsional baik guru, tenaga pendidik (tendik), tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga teknis secara otomatis alias tanpa tes.
2. Semua anggaran berpusat dari APBN walaupun berdinas di berbagai lini sektor dan daerah
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi
3. Pembagian akan dibagi menjadi berbagai lini, seperti guru dan tendik berada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), nakes dan teknis di sektor kesehatan akan berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satpol-PP PP dan damkar akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Bagi yang lini sektor belum terpusat, sedang disusun kembali bersama Perpres," kata Fadlun kepada JPNN, Senin (16/11/2026).
BACA JUGA: Sekjen PPPK: Indonesia Butuh Sosok Wapres yang Menyatukan Elemen Bangsa
4. Sesuai yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh bahwa Perpres sedang disusun sebagaimana diatur pada poin-poin di atas
5. Pengalihan PPPK penuh waktu menjadi PNS akan dilakukan tes kembali dengan kriteria dan jalur khusus bagi yang umurnya di atas 35 tahun. AMP memohon agar ada afirmasi dan di permudah dalam tesnya
6. Ketua aliansi dan tim akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan bagian terkait perihal pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
7. Aliansi Merah Putih membentuk tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengawal dan mengadvokasi anggota AMP di seluruh Indonesia dengan menggandeng LBH Ampuh Indonesia.
Selain tujuh poin itu, kata Fadlun ada sejumlah hal penting yang dibahas. Beberapa di antaranya adalah bergabungnya tendik PPPK ILDTKI 35 PTNB.
Kemudian, pembentukan panitia persiapan tasyakuran akbar yang akan mengundang 45 ribu ASN PPPK lintas jabatan fungsional seluruh Indonesia.
Selain itu, Ketum AMP Fadlun Abdillah juga menyerahkan SK kepada Ketua DPW Riau Eko Wibowo, Ketua DPW Lampung Ricko Tiando, Ketua DPD Lampung Ipa Arianto, Ketua DPW DKI Jakarta Ahmad Dudibas, Ketua DPW Banten Acep Suharatman, Ketua DPW Jawa Barat Sunjaya, dan Ketua DPW Sulawesi Tenggara Sultan.
Suksesnya Munas AMP ini menurut Fadlun tidak lepas dari pemerintah dan DPR RI. Oleh karena itu secara khusus AMP menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiyantini.
Selanjutnya Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu'ti, Menteri Agama Prof. K.H. Nasaruddin Umar, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Muhammad Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad




