Jakarta, VIVA - Pertumbuhan transaksi pembayaran digital di Indonesia terus meningkat, tetapi perkembangan tersebut juga diikuti risiko penipuan yang mengancam konsumen. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar pada triwulan III 2026, sementara laporan penipuan yang diterima otoritas telah menembus ratusan ribu kasus.
BI mencatat volume transaksi tersebut tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 75,80 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan merchant sebanyak 49,4 juta.
Di tengah peningkatan aktivitas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. Dana milik korban yang berhasil diblokir tercatat mencapai Rp967,5 miliar.
Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan keamanan dan pelindungan konsumen menjadi tantangan penting seiring meluasnya penggunaan layanan keuangan digital. Risiko penipuan, termasuk melalui rekayasa sosial atau social engineering, perlu diantisipasi bersama oleh regulator dan pelaku industri.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai, perubahan karakteristik konsumen perlu diperhitungkan dalam pengembangan layanan keuangan. Perbedaan generasi, pola konsumsi, gaya hidup, serta pemerataan akses digital turut memengaruhi kebutuhan masyarakat.
"Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan," ujar Amalia.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Susiati Dewi juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan digitalisasi dan pengelolaan risiko. Hal tersebut sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
"Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran," ujar Susiati.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK Tri Herdianto menekankan penerapan prinsip Consumer Protection by Design. Menurutnya, pelindungan konsumen perlu dibangun sejak tahap perancangan layanan, disertai edukasi, pertukaran data, dan kolaborasi lintas industri untuk menghadapi penipuan.
Sejumlah persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan PT Jalin Pembayaran Nusantara pada 12-13 November 2026 di Belitung. Forum tersebut mempertemukan regulator, perbankan, industri teknologi finansial, dan mitra strategis untuk membahas perkembangan layanan pembayaran digital.





