Transaksi Digital RI Tembus 18 Miliar, Ancaman Penipuan Ikut Mengintai

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pertumbuhan transaksi pembayaran digital di Indonesia terus meningkat, tetapi perkembangan tersebut juga diikuti risiko penipuan yang mengancam konsumen. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar pada triwulan III 2026, sementara laporan penipuan yang diterima otoritas telah menembus ratusan ribu kasus.

BI mencatat volume transaksi tersebut tumbuh 39,24 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 75,80 persen, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan merchant sebanyak 49,4 juta.

Baca Juga :
Seberapa Rawan Transaksi Digital di RI? Ini Data Serangan Siber Sepanjang 2026
Tak Kunjung Rampung dan Serah Terima, Konsumen Perumahan di Depok Lapor Polisi

Di tengah peningkatan aktivitas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026. Dana milik korban yang berhasil diblokir tercatat mencapai Rp967,5 miliar.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan keamanan dan pelindungan konsumen menjadi tantangan penting seiring meluasnya penggunaan layanan keuangan digital. Risiko penipuan, termasuk melalui rekayasa sosial atau social engineering, perlu diantisipasi bersama oleh regulator dan pelaku industri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai, perubahan karakteristik konsumen perlu diperhitungkan dalam pengembangan layanan keuangan. Perbedaan generasi, pola konsumsi, gaya hidup, serta pemerataan akses digital turut memengaruhi kebutuhan masyarakat.

"Perbedaan kebutuhan antargenerasi dan antarwilayah, termasuk pemerataan akses digital, menjadi pertimbangan dalam mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan relevan," ujar Amalia.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Susiati Dewi juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan digitalisasi dan pengelolaan risiko. Hal tersebut sejalan dengan arah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

"Di tengah pertumbuhan transaksi QRIS dan BI-FAST, penguatan ketahanan infrastruktur serta kesiapan menghadapi ancaman siber menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keberlangsungan sistem pembayaran," ujar Susiati.

Sementara itu, Kepala Direktorat Pelindungan Konsumen OJK Tri Herdianto menekankan penerapan prinsip Consumer Protection by Design. Menurutnya, pelindungan konsumen perlu dibangun sejak tahap perancangan layanan, disertai edukasi, pertukaran data, dan kolaborasi lintas industri untuk menghadapi penipuan.

Sejumlah persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Jalin CX Summit 2026 yang diselenggarakan PT Jalin Pembayaran Nusantara pada 12-13 November 2026 di Belitung. Forum tersebut mempertemukan regulator, perbankan, industri teknologi finansial, dan mitra strategis untuk membahas perkembangan layanan pembayaran digital.

Baca Juga :
Microsoft Gangguan Global, BSSN Ingatkan Masyarakat Indonesia Waspadai Ancaman Siber
BRI Kartu Kredit Touch Tampil dengan Desain Baru, Tawarkan Cashback hingga Cicilan 0%
Waspada! Nama Produk Kesehatan Dicatut untuk Penipuan, Kenali Ciri-cirinya

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Skandal Korupsi Eks Menteri, Ketahuan Kubur Uang Rp 360 M di Hutan
• 1 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Komisi III DPR Rapat Bareng Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan
• 13 jam laludetik.com
thumb
Kepala BNPPDT: Dukungan DPR Percepat Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil
• 2 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Dana Asing Lari Rp 505,6 Miliar di Sesi I, 10 Saham Ini Banyak Dilepas
• 11 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Angkat Misteri Tarian Sakral Gowa, Film “Wajah Penari” Siap Libatkan 10 Bintang Nasional dan Talenta Lokal Makassar
• 11 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.