Jakarta, VIVA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kerja sama antarnegara untuk menghadapi kejahatan terhadap satwa liar yang semakin terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara. Upaya ini dinilai penting karena perdagangan ilegal satwa liar tidak lagi menjadi persoalan yang dapat ditangani oleh satu negara saja.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan para pelaku kejahatan satwa liar kerap memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi antarnegara untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka.
"Kejahatan terhadap satwa liar tidak mengenal batas negara. Para pelaku dapat memanfaatkan perbedaan yurisdiksi dan lemahnya pertukaran informasi untuk menjalankan jaringan perdagangan ilegal. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapinya sendirian. Kita harus memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan kemampuan investigasi, serta menelusuri jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang mengendalikan dan membiayai kejahatan," tegas Dwi Januanto dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, perdagangan ilegal satwa liar juga berpotensi berkaitan dengan tindak kejahatan lain, seperti korupsi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan dengan memperkuat kemampuan investigasi serta menelusuri jaringan pelaku hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Dorongan untuk memperkuat kerja sama internasional ini disampaikan dalam pembukaan Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Indonesia menjadi tuan rumah bersama World Bank Group dan United Nations Development Programme (UNDP) untuk kegiatan yang berlangsung pada 16-20 November 2026 tersebut.
Konferensi ini diikuti lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara. Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dwi menjelaskan, Indonesia telah terlibat dalam pelaksanaan GWP melalui tiga siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF). Setiap program memiliki fokus berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya melindungi satwa liar dan habitatnya.
Pada siklus GEF-6, Indonesia menjalankan program Combatting Illegal and Unsustainable Trade in Endangered Species (CIWT) yang berfokus pada penanganan perdagangan ilegal satwa liar. Selanjutnya, melalui siklus GEF-7, Indonesia melaksanakan Catalyzing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species (CONSERVE), yang menitikberatkan pada perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam, dan penghidupan masyarakat.





