KPK Tahan Staf Anggota DPR, Diduga Terima Jatah Rp1,26 Miliar dari Dana Hibah Jatim

viva.co.id
14 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Kali ini, KPK menahan BW yang merupakan staf anggota DPR RI berinisial AS. BW diduga berperan mengoordinasikan aliran dana hingga mengelola uang yang berasal dari para koordinator lapangan (korlap).

Baca Juga :
Mantan Plt Bupati Sabu Raijua Jadi Tersangka Korupsi Rp3,8 Miliar, Langsung Dijebloskan ke Rutan
Harga 12 Bahan Pangan Mulai Naik Jelang Nataru, Polda Metro Turun Tangan

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, BW akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak (16/11/26) hingga (5/12/26).

"Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November--5 Desember 2026," tuturnya, dikutip Selasa (17/11/26).

BW ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia merupakan salah satu tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana hibah Jatim.

Dalam perkara ini, KPK menduga AS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 mendapatkan jatah dana hibah selama empat tahun berturut-turut.

Rinciannya, AS diduga memperoleh Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Total dana hibah yang diduga menjadi jatah AS mencapai Rp291,5 miliar.

AS juga diduga meminta biaya komitmen sebesar 15 hingga 20 persen kepada anggota DPRD Jatim yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.

Selain itu, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 20 hingga 25 persen kepada korlap yang bertugas membentuk pokmas dan menyusun proposal permohonan dana hibah.

Dalam menjalankan skema tersebut, AS diduga menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah. BW juga disebut menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen.

Tak hanya itu, BW diduga bertugas mengelola uang dari para korlap hingga merekapitulasi setiap pengeluaran AS.

"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," kata Taufik.

Atas perbuatannya, KPK menduga BW bersama AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :
Kejagung Tak Puas Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun, Jaksa Ajukan Banding
BK DPR RI Gandeng Universitas Trisakti, Perkuat Kajian Akademik untuk Dukung Kinerja Kedewanan
Tak Pandang Jabatan, Irjen Reza Tegaskan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Terus Diusut

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Sidang Etik Penyadapan Prabowo, Akankah Nasib Irjen Eko Hadi Seperti Ahrie Sonta?
• 8 jam laluokezone.com
thumb
Bukan Sekadar Bercula Satu, Ini 5 Ciri Keunikan Fisik Badak Jawa
• 19 jam lalukompas.tv
thumb
Perjuangkan hak buruh, KSPSI dukung Dasco jadi Wapres
• 12 jam laluantaranews.com
thumb
Pendakian Gunung Penanggungan Ditutup Buntut Pendaki Wanita Tewas saat Tektok
• 18 jam lalukumparan.com
thumb
Kemenkum Babel Perkuat Kompetensi Pengelola Informasi Publik Cegah Sengketa
• 12 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.