Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Kali ini, KPK menahan BW yang merupakan staf anggota DPR RI berinisial AS. BW diduga berperan mengoordinasikan aliran dana hingga mengelola uang yang berasal dari para koordinator lapangan (korlap).
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, BW akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak (16/11/26) hingga (5/12/26).
"Selanjutnya, terhadap BW dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 16 November--5 Desember 2026," tuturnya, dikutip Selasa (17/11/26).
BW ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia merupakan salah satu tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana hibah Jatim.
Dalam perkara ini, KPK menduga AS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 mendapatkan jatah dana hibah selama empat tahun berturut-turut.
Rinciannya, AS diduga memperoleh Rp48,9 miliar pada 2019, Rp27,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. Total dana hibah yang diduga menjadi jatah AS mencapai Rp291,5 miliar.
AS juga diduga meminta biaya komitmen sebesar 15 hingga 20 persen kepada anggota DPRD Jatim yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota dewan.
Selain itu, AS diduga meminta biaya komitmen sebesar 20 hingga 25 persen kepada korlap yang bertugas membentuk pokmas dan menyusun proposal permohonan dana hibah.
Dalam menjalankan skema tersebut, AS diduga menugaskan BW untuk mengoordinasikan usulan pekerjaan dana hibah. BW juga disebut menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memverifikasi kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan penyerahan biaya komitmen.
Tak hanya itu, BW diduga bertugas mengelola uang dari para korlap hingga merekapitulasi setiap pengeluaran AS.
"Dari penyerahan permintaan atas commitment fee (biaya komitmen) dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar, yang mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BW mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar," kata Taufik.
Atas perbuatannya, KPK menduga BW bersama AS melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.





