jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengingatkan Presiden Prabowo Subianto harus ekstra hati-hati dan selektif dalam menentukan figur yang akan mendampinginya sebagai Wakil Presiden.
Jangan sampai keputusan politik strategis tersebut justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan kapitalisme global, oligarki lintas negara, maupun kelompok bisnis yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pengusaha judi online.
BACA JUGA: Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk
Menurut Fadhly, pemilihan Wapres bukan sekadar persoalan kompromi politik atau pembagian kekuasaan, melainkan menyangkut masa depan kedaulatan ekonomi dan keberanian pemerintah dalam menjalankan agenda strategis nasional.
“Presiden Prabowo jangan sampai salah memilih Wakil Presiden. Jangan sampai ada figur yang secara politik terlihat mendukung pemerintah, tetapi di baliknya justru membawa kepentingan kelompok ekonomi tertentu, kapitalisme global, oligarki, atau jaringan bisnis judi online yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Semua rekam jejak, potensi konflik kepentingannya harus diperiksa secara ketat dan serius,” tegas Fadhly.
BACA JUGA: Direktur Voxpol Bicara Kedaulatan Ekonomi-Politik Pemerintahan Prabowo
Dia menilai persoalan ini menjadi sangat penting karena pemerintah sedang mempersiapkan agenda strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), khususnya rencana penerapan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas sawit, batu bara, dan nikel.
Selain itu, terdapat agenda pembentukan bursa perdagangan bahan strategis Indonesia (ICOMEX) yang diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan tata kelola dan mekanisme perdagangan komoditas strategis.
BACA JUGA: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi
Menurut Fadhly, kedua agenda tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Selama ini, komoditas unggulan Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga tata kelola perdagangan dan mekanisme penentuan harga harus semakin transparan serta memberikan manfaat optimal bagi negara.
Ia meminta pemerintah mewaspadai kemungkinan adanya manuver kepentingan dari jaringan kapitalisme global, terutama kekuatan ekonomi yang memiliki pengaruh di Eropa dan Amerika Serikat, kelompok oligarki yang mempunyai jejaring bisnis internasional termasuk Singapura, serta aktor politik yang diduga memiliki hubungan dengan bisnis perjudian online.
Ia juga menyoroti kemungkinan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan atau bargaining terhadap presiden prabowo subianto.
“Jangan sampai rupiah melemah dan IHSG terkoreksi kemudian dijadikan momentum untuk menekan Presiden Prabowo agar mengubah, membatalkan, atau menunda kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Mereka juga akan menekan menggunakan tangan tangan politisi yang masuk jaringan mereka,” katanya.
Lebih jauh, Fadhly meminta Prabowo tidak hanya melihat popularitas, kekuatan finansial, dan dukungan politik calon Wakil Presiden. Presiden juga harus mencermati motivasi, rekam jejak, jaringan pendukung, serta kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik ambisi seseorang menduduki jabatan Wapres.
Menurutnya, figur yang terlalu bernafsu mengejar jabatan Wakil Presiden perlu mendapatkan pemeriksaan politik yang lebih mendalam. Publik berhak mengetahui siapa saja yang berada di belakang figur tersebut, kelompok bisnis apa yang memberikan dukungan, serta kepentingan apa yang mungkin dibawa ke dalam pemerintahan.
“Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya yang berada di belakang calon Wakil Presiden tersebut? Apakah murni kekuatan politik nasional, atau ada kepentingan oligarki dan jaringan kapitalisme global yang sedang mencari akses terhadap kekuasaan Indonesia? Ini harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo,” ungkap Fadhly.
Fadhly menilai keberhasilan agenda PT DSI dan ICOMEX akan menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintahan Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Karena itu, Presiden harus memastikan tidak ada kompromi politik yang justru membuka ruang bagi kepentingan asing maupun oligarki untuk mengendalikan arah kebijakan strategis Indonesia.
“Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang kaya sumber daya alam, tetapi kehilangan kendali atas perdagangan dan nilai ekonominya. Prabowo harus berani memastikan bahwa kekayaan sawit, batu bara, dan nikel benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.
“Presiden Prabowo harus memilih Wakil Presiden berdasarkan integritas, taat pada presiden dan keberpihakan kepada kepentingan nasional, bukan dipilih karena tekanan, rekayasa dukungan, transaksional, ataupun ambisi pribadi. Jangan sampai agenda besar kedaulatan ekonomi Indonesia digagalkan dari luar dengan cara dilemahkan dari dalam pemerintahan sendiri,” kata Fadhly. (rhs/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Metro Jaya Memutasikan 3 Perwira, Brigjen Ade Ary Jadi Kepala Biro Operasi
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti




