BRAN dan Kemenhut Perkuat Satu Data Percepat Penyelesaian Konflik Agraria

detik.com
9 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Dedi Prasetyo mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dedi mengatakan penyelesaian persoalan agraria, termasuk tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan, harus diawali dengan penyamaan data serta perlu kejelasan status hukum dan verifikasi langsung di lapangan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Baca juga: BRAN: Redistribusi Tanah Harus Diikuti Penataan Akses

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria

BRAN mengidentifikasi terjadi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

Selain itu, tercatat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data. Dedi menyebut seluruh data tersebut perlu diverifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Dedi juga menyoroti pentingnya menghubungkan program penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dibahas, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau setara dengan sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare.

Sementara itu, capaian program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.

Di sisi lain, terdapat 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan administrasi, penyelesaian konflik, serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Dedi, penataan lahan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang berhasil ditetapkan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendampingan dan kesempatan ekonomi agar dapat mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," jelasnya.




(dek/aud)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Antrean Lift LRT-Transjakarta Kuningan Padat Saat Jam Sibuk, Penumpang Minta Akses Ditambah
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Pengguna KRL di Depok Kaget, Tarif Parkir Motor Dekat Stasiun Biasanya Rp6 Ribu Jadi Rp10 Ribu
• 19 jam laludisway.id
thumb
Kasasi Nurhadi Ditolak, KPK Segera Eksekusi Hukumannya
• 21 jam laluokezone.com
thumb
Said Abdullah Bicara 3 Cawapres Prabowo: Yang Terbaik Pak Dasco
• 22 jam laludetik.com
thumb
Surya Pertiwi (SPTO) Umumkan Dividen Interim Rp35 per Saham
• 23 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.