Gerakan Nurani Bangsa Desak Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat saat Situasi Krisis

kompas.tv
14 jam lalu
Cover Berita
Ilustrasi. Sejumlah petugas berupaya memadamkan karhutla yang terjadi di kawasan Gunung Bromo pada September 2026 lalu. Persoalan karhutla menjadi salah salah satu poin dalam pesan kebangsaan yang dikeluarkan Gerakan Nurani Bangsa. (Sumber: Antara/HO BPBD Probolinggo)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Gerakan Nurani Bangsa secara resmi menyampaikan pesan kebangsaan kepada para penyelenggara negara dan pemegang otoritas kebijakan untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Seruan ini dilayangkan di tengah situasi krisis menyusul mundurnya Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Sejumlah persoalan krusial yang disoroti meliputi kebakaran hutan, penggunaan kekerasan aparat, kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga kasus penyadapan ilegal. 

Gerakan Nurani Bangsa mendesak pemerintah agar tetap fokus menyelesaikan berbagai masalah mendasar tanpa terganggu dinamika politik.

Baca Juga: Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan 8 Pesan Kemerdekaan, Termasuk soal Transfer ke Daerah

Prioritas Kebutuhan Dasar dan Penanganan Krisis Lingkungan

Gerakan Nurani Bangsa menekankan agar pemenuhan kebutuhan dasar warga serta tata kelola pemerintahan tetap menjadi prioritas utama tanpa interupsi politik. 

Pemerintah diminta mengoptimalkan anggaran guna mempercepat penanganan kebakaran hutan serta mencegah alih fungsi lahan demi kepentingan ekonomi semata.

Negara juga harus mengambil langkah cepat untuk memulihkan kesehatan warga terdampak, khususnya penanganan ISPA bagi kelompok rentan. 

Pendekatan kemanusiaan serta dialog yang menghormati martabat manusia harus diutamakan dalam menyelesaikan krisis di Papua.

Menjunjung Supremasi Sipil dan Demokrasi 

Pemerintah dan aparat diingatkan untuk menghormati prinsip demokrasi serta HAM tanpa menggunakan kekuatan berlebih saat merespon unjuk rasa. 

Gerakan Nurani Bangsa juga menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap kasus penyadapan ilegal yang menyasar warga dan aktivis.

Baca Juga: Gerakan Nurani Bangsa Dorong Karhutla Ditetapkan Bencana Nasional, Ini Alasannya

Prinsip supremasi sipil harus dijunjung tinggi guna mencegah pelibatan militer di ranah sipil maupun lingkungan perguruan tinggi. 

GNB juga meminta penghentian segala bentuk intimidasi dan stigma terhadap kaum intelektual yang bersuara kritis di ruang publik. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Dhimas Risang Sri Arya Naratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Gerakan Nurani Bangsa

Tag
  • gerakan nurani bangsa
  • pemerintah
  • kesejahteraan masyarakat
  • situasi krisis
  • karhutla
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
KPK Periksa Bos PT Dalihan Natolu di Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut
• 8 jam lalujpnn.com
thumb
Presiden Prabowo Bertemu Donald Trump Hadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat
• 31 menit laluidxchannel.com
thumb
Scam kian canggih, Mastercard tekankan urgensi sinergi lintas sektor
• 4 jam laluantaranews.com
thumb
Pengganti Gibran Mengarah ke Dasco, Pengamat: Investasi Politiknya Kuat
• 22 jam laludisway.id
thumb
Air Sungai Berubah Jadi Warna Pink, Dinas Lingkuhan Hidup Cari Penyebabnya | SAPA SIANG
• 4 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.