KPK Periksa Bos PT Dalihan Natolu di Kasus Korupsi Jalan BBPJN Sumut

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur PT Dalihan Natolu Group (DNG) Muhammad Akhirun Piliang dan Wakil Direktur perusahaan itu, Seri Agustina Melinda, Selasa (17/11).

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara.

BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Kickback Pengadaan di BNPB, Periksa Puluhan Saksi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Hari ini Selasa (17/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara," kata Budi dalam keterangannya.

BACA JUGA: 14 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Ketua DPD RI Sultan Usulkan Pilkada via DPRD

Akhirun tercatat menjabat Direktur PT DNG sejak 2014. Ia sebelumnya berstatus terdakwa sebagai pihak pemberi dalam kasus suap proyek jalan Sumut.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Dalam OTT itu, KPK menduga Akhirun dan Rayhan Piliang sebagai pemberi suap, sedangkan penerimanya adalah Topan Ginting dan Rasuli Efendi Siregar di klaster pertama, serta Heliyanto di klaster kedua. Total nilai enam proyek di dua klaster tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

BACA JUGA: 3 Berita Artis Terheboh: KPK Menyoroti Proyek KKP dan Raffi, Ariel NOAH Bicara soal Honor

KPK mengumumkan pengembangan perkara pada 5 Mei 2026 dengan surat perintah penyidikan umum, sehingga saat itu belum ada tersangka baru. Pada 7 Oktober 2026, KPK menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

Pada 22 Oktober 2026, KPK menahan para pejabat BBPJN Sumut yang menjadi tersangka, di antaranya mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja. KPK juga mengungkap adanya permintaan fee kepada penyedia proyek, yaitu 4 persen untuk kepala dan kasatker, serta 1 sampai 1,5 persen untuk PPK.

Rilis KPK tidak menyebutkan tersangka yang berkaitan dengan pemeriksaan kedua saksi hari ini. (Tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Respons Budi Prasetyo soal KPK Korban Penyadapan oleh Jenderal Listyo


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jelang Nataru, Kanit Patroli Polres Pangkep Ingatkan Pentingnya Disiplin Berlalu Lintas
• 19 jam laluharianfajar
thumb
RI Dorong Percepatan Ratifikasi IEU-CEPA Sebelum Fasilitas GSP Berakhir
• 17 jam lalukompas.id
thumb
Jerman Lolos ke Perempat Final Nations League Usai Libas Belanda 5-0
• 4 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Olah TKP Kasus Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang, Polisi Temukan Celana Korban
• 9 jam lalukompas.tv
thumb
Terungkap! Ini Biang Kerok Gen Z Sulit Lolos KPR-Bikin Rusak SLIK OJK
• 13 menit lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.