Jakarta, VIVA - Nasib karier Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EHS) di institusi Polri akan ditentukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar hari ini, Selasa, 17 November 2026. Eko harus menghadapi persidangan etik terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penegakan kode etik terhadap perwira tinggi Polri itu. Eko diduga melakukan sejumlah pelanggaran serius ketika bertugas di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pelanggaran yang disangkakan kepadanya meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan agenda persidangan tersebut. Dia menyampaikan bahwa sidang etik Eko dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.
"Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Sidang Etik Eko Hadi Dipimpin Komjen Hendro PandowoDalam persidangan tersebut, Komisi Kode Etik Profesi Polri akan dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota.
Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya yang akan mengikuti persidangan, yakni:
- Irjen Pol Untung Widiatmoko.
- Irjen Pol Arie Ardian Rishadi.
- Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Komposisi majelis tersebut akan menjalankan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Eko selama menjalankan tugasnya di Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan, proses persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan objektivitas. Polri juga menyatakan komitmennya untuk memastikan mekanisme penegakan etik berjalan secara akuntabel.
"Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas," tuturnya.
Eko Hadi Diduga Salahgunakan Kewenangan di BareskrimDalam perkara ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko berkaitan dengan pemanfaatan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.





