Proses hukum kasus dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terhadap YTR terus berlanjut. YTR hadir memberikan kesaksian pada persidangan yang digelar Senin (16/11/2026), di Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Didampingi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), YTR hadir di pengadilan, memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Taufik Hidayat. Pada persidangan tersebut, YTR menyampaikan kembali apa yang dialaminya semenjak mengenal terdakwa.
Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, pendampingan LPSK kepada YTR di persidangan tidak sekadar berfokus pada hak formal prosedural. Keberadaan LPSK memastikan kondisi mental dan kesiapan fisik korban tetap terlindungi selama proses pemeriksaan penegak hukum.
Mengingat trauma dan dampak fisiknya, bukanlah hal yang mudah bagi YTR untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan. Karena itulah, LPSK memastikan YTR mendapatkan pendampingan dan pelindungan selama proses persidangan.
”Kita perlu memahami bahwa memberikan keterangan tentang peristiwa traumatis yang dialami bukan perkara mudah bagi korban. Karena itu, kondisi psikologis, rasa aman, dan kesiapan korban harus menjadi perhatian agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan,” ujar Nurherwati.
Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya.
Kasus yang menjerat terdakwa Taufik Hidayat memicu perhatian publik. Kasus tersebut tak hanya mengungkap kompleksitas relasi kuasa, manipulasi dalam hubungan personal, tapi juga menunjukkan bagaimana modus perbudakan seksual berdurasi panjang.
Perkara YTR menjadi peringatan bagi masyarakat, betapa pentingnya memahami relasi kuasa dalam hubungan personal, termasuk pacaran dalam tindak pidana kekerasan seksual. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dalam kasus YTR.
Perhatian, kedekatan emosional, dan janji pernikahan dapat dimanfaatkan pelaku untuk membangun kepercayaan sekaligus ketergantungan korban. Situasi ini kemudian menempatkan seseorang dalam posisi rentan terhadap manipulasi dan kekerasan.
”Kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk harapan untuk menikah, tidak boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya,” papar Sri Nurherwati.
Karena itulah, masyarakat harus berperan aktif mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan pertolongan kepada korban, termasuk ketika kekerasan berlangsung dalam relasi personal. Perlu ada kepekaan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, manipulasi, ataupun situasi yang berpotensi menempatkan seseorang dalam ruang tidak aman.
Tak hanya itu, pemenuhan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan pelindungan dari kekerasan tidak dapat hanya digantungkan pada peran aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mencegah kekerasan, menciptakan lingkungan yang aman, serta membantu korban memperoleh pertolongan.
”Jangan sampai relasi personal justru menjadi ruang yang membuat seseorang kehilangan rasa aman dan hak-haknya,” ungkap Sri Nurherwati.
Selain mendengarkan kesaksian YTR, majelis hakim di PN Bale Bandung juga meminta keterangan ahli TPKS dari komisioner Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti. Menurut Ratna, dalam kasus YTR, perbuatan terdakwa tidak sekadar bentuk kekerasan seksual biasa, melainkan telah memenuhi unsur perbudakan seksual secara berulang dan dalam rentang waktu yang panjang.
Aksi kejahatan terdakwa bermula setelah korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi, dilanjutkan dengan pertemuan dan janji untuk dinikahi. Hal ini membangun ketergantungan dan rasa takut korban. Eksploitasi dan pemerkosaan di awal mereka bersama yang kemudian berulang menjadikan korban dalam perbudakan.
Perbuatan yang sarat dengan perbudakan seksual tersebut, menurut Ratna, penting untuk diketahui publik. Perbuatan pelaku harus diangkat bagaimana pola kekerasan yang dilakukan adalah modus perbudakan seksual.
”Penting bagi edukasi publik untuk menyadari bahwa kekerasan dalam pacaran (KDP) memiliki celah masuk dan berpotensi kuat berujung pada perbudakan seksual melalui manipulasi relasi pacaran,” ujar Ratna.
Karena itulah, dalam keterangan sebagai ahli, Ratna meminta jaksa penuntut umum (JPU) agar menyusun surat tuntutan dengan menerapkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tentang tindak pidana perbuatan seksual. Ancamannya pidana penjara hingga 15 tahun.
Pasal tersebut menjerat pelaku yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dan membuatnya tidak berdaya untuk dieksploitasi secara seksual. ”Penggunaan pasal perbudakan seksual jauh lebih tepat menggambarkan kekejaman pelaku dibanding hanya menggunakan Pasal 6b atau Pasal 6c UU TPKS yang tidak menguraikan dimensi perbudakan,” ucap Ratna.
Kedua pasal tersebut mengatur tindak pidana pelecehan seksual fisik berat, yaitu memaksa seseorang melakukan perbuatan seksual atau persetubuhan melalui dominasi kekuasaan ataupun penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus YTR, JPU harus menggunakan Pasal 13.
Pada bagian lain, Ratna juga mengingatkan pentingnya meluruskan anggapan keliru di tengah masyarakat yang sering mengartikan kekerasan seksual berulang dalam relasi intim sebagai tindakan ”suka sama suka”. Padahal, fenomena tersebut mirip dengan pola kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana pelaku memanfaatkan relasi intim emosional untuk mengontrol korban.
Saat ini, YTR mendapatkan pelindungan penuh dari LPKS. YTR memperoleh hak pelindungan dari negara, yang meliputi pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, fasilitas kediaman sementara, serta fasilitasi perhitungan restitusi.
Akibat penyiksaan berat yang dialaminya, YTR membutuhkan perawatan kesehatan intensif. Saat ini, dia menjalani penanganan medis multidisiplin di RSUP Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung yang melibatkan 17 dokter spesialis.
Penanganan kondisi mental korban juga diperkuat melalui kerja sama antara psikiater RSHS dan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jabar. Selain itu, LPSK juga menyediakan fasilitas kediaman sementara yang ramah difabel serta dilengkapi sistem pengamanan 24 jam untuk menjamin keselamatan korban secara berkelanjutan selama proses hukum berjalan.
Di sisi pemenuhan hak finansial atas kerugian yang dialami YTR, LPSK telah menghitung dan mengajukan restitusi sebesar Rp 1.577.602.626,00. Hasil perhitungan tersebut diserahkan kepada penuntut umum dan Majelis Hakim PN Bale Bandung.
Di tengah proses pemulihan yang terus berjalan, YTR menyampaikan harapannya untuk dapat segera pulih sepenuhnya agar dapat kembali berdagang serta melanjutkan pendidikan ke jenjang pascasarjana. LPSK berharap proses peradilan yang transparan dan adil dapat memulihkan hak-hak korban secara bermartabat.
Persidangan kasus penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual terhadap YTR masih akan berlangsung hingga hakim menjatuhkan palu. Tak hanya LPSK dan Komnas Perempuan, publik juga diajak untuk ikut mengawal proses hukum tersebut, demi keadilan YTR.





