Kementerian Sosial (Kemensos) akan membangun Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI). Lahan yang disiapkan untuk pembangunan tersebut seluas kurang lebih 8 hektare dan berada di wilayah administratif DKI Jakarta.
“Alhamdulillah, UI ini bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Saifullah dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (16/11).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Ia berharap proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar dan cepat sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ujarnya.
Selain pembangunan sekolah baru, Kemensos dan Pemprov DKI juga membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan akan dilakukan dengan memanfaatkan lahan fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI yang rencananya direlokasi.
Di luar program Sekolah Rakyat, kedua pihak juga membahas kolaborasi pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Pelaksanaan program ini akan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, dan pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos. Mereka akan membantu pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bansos secara digital.
Kemensos dan Pemprov DKI turut membahas uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.




