Probolinggo (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berinisial HN, kini dibebani kewajiban mengembalikan uang sekitar Rp520 juta.
Uang tersebut merupakan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Probolinggo terkait pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024–2025 dan anggaran Tanah Kas Desa (TKD).
Namun, hingga November 2026, HN baru mengembalikan sekitar Rp255 juta. Artinya, masih ada sekitar Rp266 juta yang belum disetorkan dan harus dilunasi sebelum November berakhir.
Inspektorat pun memasang tenggat tegas. Jika sisa uang tersebut tidak dikembalikan sesuai batas waktu, persoalan itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH).
Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, membenarkan adanya kewajiban pengembalian uang tersebut. Menurutnya, setoran yang telah dilakukan HN baru mencapai sekitar 50 persen dari total temuan.
“Dari temuan kami, yang sudah dibayarkan atau disetor oleh Kades Bulang ini sudah 50 persen dan sisanya harus selesai sampai akhir bulan ini,” kata Imron, Senin (16/11/2026).
Imron mengungkapkan, temuan terbesar justru berasal dari anggaran Tanah Kas Desa. Nilainya lebih besar dibandingkan komponen Dana Desa yang turut menjadi objek pemeriksaan.
Bahkan, Inspektorat kembali memanggil HN untuk menagih penyelesaian pengembalian uang tersebut. Pemanggilan itu juga disaksikan Kanit Pidkor Satreskrim Polres Probolinggo.
“Dari anggaran yang kami temukan ini, dana TKD itu paling banyak. Tadi yang bersangkutan juga sudah kami panggil lagi yang juga disaksikan oleh Kanit Pidkor Satreskrim Polres Probolinggo,” imbuhnya.
Imron menegaskan, tidak ada perpanjangan waktu yang disebutkan dalam kewajiban pengembalian tersebut. Jika hingga akhir November masih terdapat uang yang belum dikembalikan, Inspektorat akan menyerahkan penanganannya kepada kepolisian.
“Intinya akhir bulan November ini harus dikembalikan semuanya. Kalau tidak selesai, ya urusannya dengan pihak kepolisian,” tegas mantan Camat Pakuniran itu.
Sementara itu, HN memilih tidak banyak berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai sisa kewajiban pengembalian sekitar Rp266 juta. Ia justru mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan kepada Inspektorat dan Satreskrim Polres Probolinggo.
“Mungkin bisa langsung ke Inspektorat dan ke Reskrim Polres Probolinggo, karena saya sudah jelasin gamblang tadi,” ujar HN.
Dengan sisa pengembalian yang masih mencapai ratusan juta rupiah, HN kini berpacu dengan tenggat yang ditetapkan Inspektorat. Jika kewajiban itu tidak dituntaskan hingga akhir November, penanganan persoalan tersebut berpotensi berlanjut ke ranah hukum. (rap/ted)




