Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro, meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Menurut Bimantoro, pengaturan penyadapan harus mampu mempertemukan tiga kepentingan, yakni keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Yang pertama, kepentingan keamanan negara. Bagaimana negara harus tetap mampu menghadapi terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan cyber, dan ancaman keamanan yang lainnya,” kata Bimantoro dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kabaintelkam Polri terkait RUU Penyadapan, Senin (16/11).
Selain untuk kepentingan keamanan, Bimantoro menekankan hasil penyadapan juga harus memiliki dasar hukum dan integritas pembuktian agar dapat digunakan dalam proses peradilan.
“Yang kedua adalah kepentingan penegakan hukum. Hasil penyadapan dapat digunakan secara sah, memiliki integritas pembuktian, dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses peradilan,” ujarnya.
“Yang terkadang itu masih bisa diperdebatkan sampai dengan saat ini, yaitu penyadapan yang kadang-kadang melebar ke sana-sini,” sambungnya.
Selanjutnya, untuk kepentingan konstitusional, Bimantoro mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak melanggar hak privasi masyarakat.
“Yang ketiga, kepentingan konstitusional. Tidak boleh ada penyadapan sewenang-wenang, pengawasan tanpa batas, dan pelanggaran hak privasi daripada warga negara,” lanjut Bimantoro.
Atas dasar itu, Bimantoro meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) menjelaskan mitigasi risiko agar penyadapan tetap memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.
“Nah, pertanyaannya, bagaimana memastikan penyadapan memenuhi prinsip legality, legitimate aim, necessity, serta proportionality?” tanyanya.
Soroti Dugaan Penyadapan 6 Ribu Nama
Pada kesempatan itu, Bimantoro turut menyinggung informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap sekitar 6 ribu nama yang menurutnya hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mempertanyakan dasar kewenangan dan kepentingan di balik penyadapan tersebut.
“Karena kita sama-sama tahu, kemarin kita dikagetkan, seorang pimpinan tertinggi Polri melakukan penyadapan yang membabi buta. Seakan-akan ada 6 ribu nama di sana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini. Apa kewenangannya dan apa kepentingannya?” ucapnya.
Ia kemudian meminta RUU Penyadapan mengatur perlindungan bagi masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam dalam proses penyadapan.
“Inilah yang menjadi pertanyaan publik selama ini di kalangan masyarakat. Bagaimana negara bisa membatasi itu? Bagaimana negara tidak akan melakukan sewenang-wenang terhadap setiap hak warga negaranya?” tekan Bimantoro.
Lebih lanjut, Bimantoro kemudian mempertanyakan batas kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen dan penyelidikan.
“Bagaimana kita bisa membedakan antara penyadapan untuk kepentingan intelijen serta keamanan, dan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan? Jangan sampai di sini napasnya bias,” ujarnya.
“Jangan sampai di sini memang niatnya ini berbeda. Dan inilah yang harus kita sama-sama cari mitigasi risikonya seperti apa agar tidak terjadi seperti itu,” sambungnya.
Selain itu, ia menyoroti kemungkinan beberapa aparat penegak hukum melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama. Menurutnya, hal tersebut perlu diatur secara jelas dalam RUU Penyadapan.
“Contoh misal Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan,” tanya Bimantoro.
Bimantoro pun berharap regulasi yang disusun nantinya dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
“Oleh karena itu, apabila kita ingin merumuskan RUU ini, ini harus benar-benar bisa kita mitigasi dengan baik, dan kita membatasi abuse of power daripada aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
Anggota Komisi III Usul Audit Alat Sadap
Persoalan pengawasan alat sadap juga menjadi perhatian anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin.
Ia mempertanyakan kemungkinan pembentukan badan khusus yang bertugas mengaudit seluruh perangkat penyadapan milik berbagai lembaga secara terpusat.
Safarudin menilai, audit yang hanya dilakukan secara internal oleh masing-masing lembaga berpotensi menyisakan celah pengawasan.
“Apakah nanti Rancangan Undang-Undang Penyadapan ini, mohon masukan Pak Kabaintelkam, audit secara terpusat? Artinya ada badan tersendiri yang mengaudit seluruh alat sadap yang dipunyai oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia ini,” ujar Safaruddin.
Karena itu, ia meminta masukan Baintelkam mengenai kemungkinan mekanisme audit terpusat.
“Harusnya kan diaudit, ini kan yang mengaudit internal sendiri masing-masing,
KPK, Kejaksaan. Nah, apakah harus ada badan yang dibentuk untuk mengaudit seluruh alat penyadap yang ada di tiap-tiap lembaga? ini yang yang ada dalam pikiran saya,” beber Safaruddin.
Senada dengan itu, anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil menekankan pentingnya audit terhadap server dan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi penegak hukum.
Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk memastikan perangkat tersebut benar-benar digunakan bagi kepentingan penegakan hukum dan tidak disalahgunakan.
“Nah, oleh karena itu, kami ingin mendapatkan informasi ya, apakah sudah ada imajinasi dari Baintelkam terkait server dan alat sadap ya, yang dimiliki oleh instansi penegak hukum? Sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga kemudian dia tidak abuse,” ujar Nasir.





