Jakarta, VIVA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sosialisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi secara hibrida di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini ditujukan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengupahan untuk tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum 2027 akan berpedoman pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Dalam proses penghitungannya, pemerintah menggunakan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Formula pengupahan tersebut juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Menaker Yassierli dalam rapat tersebut, dikutip Selasa (17/11/2026).
Untuk memastikan penghitungan upah minimum lebih akurat, Kemnaker saat ini menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Pemerintah juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi yang didasarkan pada 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mempertimbangkan estimasi KHL tersebut dalam proses penetapan upah minimum.
Dia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh pihak terkait.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.
Adapun pemerintah telah menetapkan jadwal penetapan upah minimum 2027. Pengumuman UMP paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, sedangkan UMSP dijadwalkan diumumkan pada 26 November 2026.





