KSP Dorong Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Hulu

metrotvnews.com
8 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus diperkuat mulai dari tingkat hulu melalui optimalisasi program desa binaan. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong percepatan penambahan atase keimigrasian di luar negeri untuk memperluas perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI).

"Karena memang lebih baik mencegah dari hulunya kita tingkatkan frekuensi, baik menambah penghasilannya maupun menambah jumlah petugas, ketimbang kita sibuk memulangkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza, dilansir dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Baca Juga :

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Koordinasi Berantas Kejahatan Lintas Negara
Ia menilai program desa binaan imigrasi yang dijalankan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dinilai menjadi langkah tepat untuk memutus rantai perekrutan ilegal. Program tersebut efektif membendung praktik calo yang kerap mendatangi warga secara langsung (door to door) dengan modus tawaran liburan ke Malaysia sebelum dikirim ke Kamboja.

Terkait penguatan perlindungan di luar negeri, Heru mengatakan bahwa komunikasi intensif tengah dijalin bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk mempercepat penambahan atase keimigrasian. Hingga saat ini, penempatan atase tersebut baru terealisasi sebanyak 7 dari 13 negara target.

Syarat penempatan atase keimigrasian pun disoroti agar tidak sekadar dihitung berdasarkan jumlah WNI pemegang paspor resmi. Heru mencontohkan di Kamboja, misalnya, jumlah WNI yang terdata resmi hanya belasan orang, tetapi jumlah warga bermasalah yang siap dipulangkan mencapai 5.000 orang.

"Nah tetapi ini (penambahan atase keimigrasian) belum disetujui oleh Kemlu," kata Heru.


Ilustrasi Stop TPPO. Foto: Antara. 

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, rapat koordinasi lintas kelembagaan dijadwalkan segera digelar dalam waktu dekat. Pertemuan itu sekaligus membahas penanganan lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka di rumah detensi imigrasi, termasuk yang berada di Medan selama 10 tahun tanpa kepastian status.

Selain isu pengungsi, perbedaan data WNI di luar negeri menjadi perhatian serius berdasarkan hasil rapat koordinasi di Bali. Data laporan diri baru mencatat sekitar 2,7 juta WNI di luar negeri, sementara estimasi Bank Dunia menembus angka 9 juta orang.

"Nah kedua beban ini tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Ditjen Imigrasi berkaitan dengan aturan yang perlu diaktualisasikan, sedangkan perlindungan warga negara di luar negeri bergantung pada kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri," tutur Heru.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polisi Temukan Celana Mahasiswi di Rumah Bupati Kupang Yosef Lede, Alamak
• 15 jam lalujpnn.com
thumb
Pesona Budaya Indonesia Tampil di Festival Of Tolerance and Coexsistence 2026 di Abu Dhabi | JMP
• 22 jam lalukompas.tv
thumb
[FULL] Daud Yordan Bicara Kesiapan KONI Kalbar Gelar Porprov ke-14 | JURNAL NUSANTARA
• 6 jam lalukompas.tv
thumb
Prabowo Sebut Jepang Sahabat Dekat di KTT ASEAN, Dipercaya Jaga Perdamaian-Keamanan
• 2 jam lalurctiplus.com
thumb
Ekonom UI Minta Pemerintah Kejar Pajak Orang Kaya, Bukan Masyarakat Kecil
• 6 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.