JAKARTA, KOMPAS.TV - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia meminta pemerintah memprioritaskan pengawasan pajak terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak seharusnya justru membebani masyarakat kecil yang tengah menghadapi tekanan daya beli.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.
Menteri Keuangan Suahasil menyampaikan penerimaan pajak hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun, sementara target yang harus dicapai sebesar Rp2.357,7 triliun.
Telisa menilai, kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi, termasuk pihak yang menikmati keuntungan dari program prioritas pemerintah dan kenaikan harga komoditas. Karenanya, perlu memberikan kontribusi pajak lebih besar.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bidik Ekonomi Digital ASEAN 2 Triliun Dolar AS pada 2030 saat Pidato di Filipina
Kepatuhan Pajak Orang Kaya DisorotTelisa menyoroti masih adanya individu dengan kepemilikan aset mewah, tetapi pembayaran pajaknya dinilai belum sesuai dengan profil kekayaannya.
Ia mencontohkan kepemilikan mobil mewah seperti Lamborghini dan jam tangan mahal yang dapat menjadi indikator untuk mencocokkan aset dengan kewajiban pajak.
“Misalkan dia punya Lamborghini, membeli mobil-mobil mewah dan jam tangan mewah ada di dalam laporan asetnya, tapi membayar pajaknya tidak sesuai dengan profilnya. Nah, yang dikejar tuh yang kelas-kelas atas dulu yang memang tadi kepatuhan pajaknya masih rendah,” ujar Telisa dalam Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan big data dan sistem Coretax dapat membantu pemerintah mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai profil kekayaan.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion).
Baca Juga: ASEAN Tandatangani Perjanjian Ekonomi Digital DEFA, Pertama di Dunia yang Mengikat Secara Hukum
Di sisi lain, Telisa mengingatkan agar masyarakat kecil yang sudah patuh tidak justru menjadi sasaran pengawasan berlebihan.
Ia menilai beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing kelompok.
“Jangan sampai tuh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah seperti itu. Nah itu prinsip itu yang harus dipegang," kata Telisa.
"Bahwa yang masih memiliki kemampuan, yang kan tabungan LPS bilang bahwa tabungan yang Rp 5 miliar ke atas itu growing-nya tinggi banget, sedangkan tabungan yang 100 juta ke bawah itu suffer banget."
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Laela Putri Rahmadani Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- ekonom
- universitas indonesia
- pemerintah
- pajak
- target pajak





