Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan upaya penyadapan ilegal yang dilakukan para jenderal polisi tidak berkaitan dengan kebocoran informasi penyelidikan dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dialami lembaga antirasuah.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam menyikapi keberadaan lembaga antirasuah sebagai salah satu target penyadapan ilegal.
Advertisement
"Ini tentunya sudah menjadi ranah aparat penegak hukum (APH) lain-lain yang sudah saat ini berjalan. KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh APH lain," kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/11/2026).
"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi," sambungnya.
Sampai saat ini, kata Taufik, kebocoran informasi OTT yang baru terkonfirmasi hanya lah dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Perkara itu menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro dan Setya Budi Dias Oktavianto (Iptu Dias), seorang staf administrasi KPK (sekaligus anggota Polri).
"Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," jelas Taufik.
"Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," imbuhnya.




