JAKARTA, KOMPAS.TV - Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja pada kuartal IV 2026 belum sampai pada tahap pencairan.
Hingga 17 November, prosesnya masih dalam peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menurut keterangan terbaru Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Keterangan tersebut disampaikan Yassierli pada Sabtu (14/11). Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu proses administrasi di Kemenkeu sebelum bantuan disalurkan.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja," kata Yassierli dikutip dari Antara.
Dengan perkembangan itu, belum ada kepastian tanggal pekerja menerima bantuan untuk periode Oktober-Desember 2026. Yassierli juga menegaskan sampai saat itu belum ada BSU yang disalurkan.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.
Sebelum keterangan Menaker tersebut, pemerintah telah menetapkan aturan penyaluran melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Pemerintah juga sudah mengumumkan besaran bantuan dan kelompok pekerja yang menjadi sasaran program.
Perkembangan lainnya berkaitan dengan rencana mekanisme pembayaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 12 November menyampaikan pemerintah mengharapkan BSU disalurkan melalui rekening bank penerima.
Namun, keterangan tersebut belum disertai pengumuman tanggal transfer maupun dimulainya penyaluran.
Baca Juga: Hari Terakhir Pengkinian Data BSU 2026, Ini Cara Update Lewat JMO
Apa Saja yang Sudah Disiapkan Pemerintah?Rencana BSU kuartal IV disampaikan Airlangga setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 30 September 2026.
Bantuan ditujukan untuk periode Oktober hingga Desember dengan nilai Rp300.000 setiap bulan.
Skema yang disiapkan pemerintah adalah pembayaran sekaligus untuk tiga bulan, sehingga setiap pekerja yang memenuhi ketentuan berhak menerima total Rp900.000.
Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Pada 12 November, Airlangga kembali menjelaskan rencana pembayaran melalui rekening bank. Ia mengaitkan mekanisme tersebut dengan arahan Presiden Prabowo mengenai program pembukaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia minimal 17 tahun dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga, Kamis (12/11).
Di sisi regulasi, Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 telah menjadi dasar ketentuan penerima BSU.
Sementara itu, portal resmi program di bsu.kemnaker.go.id menyatakan mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.
Dengan demikian, terbitnya aturan dan tersedianya informasi calon penerima belum berarti proses pencairan telah dimulai. Tahap administrasi di Kemenkeu masih menjadi perkembangan terakhir yang disampaikan Menaker.
Baca Juga: BMKG Ungkap 6 Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini, Cek Jamnya
Untuk memantau informasi penetapan calon penerima, pekerja dapat mengakses situs bsu.kemnaker.go.id.
Portal tersebut menyediakan informasi kriteria program dan pengecekan menggunakan NIK. Namun, Kemnaker menyatakan mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan melalui kanal resminya.
Sampai 17 November 2026, perkembangan yang telah disampaikan pemerintah masih terbatas pada aturan penerima, skema bantuan, rencana pembayaran melalui rekening, dan proses peninjauan administratif di Kemenkeu. Belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pencairan BSU Rp900.000.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Danang Suryo Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- bsu
- bsu 2026
- pencairan bsu
- bantuan subsidi upah
- yassierli
- airlangga hartarto





