EtIndonesia.com Setelah lebih dari sebulan dilanda gejolak besar berupa aksi pemblokiran sekolah oleh para pelajar SMA dan pemogokan serikat pekerja, puluhan ribu warga di berbagai wilayah Prancis kembali turun ke jalan pada Sabtu (14 November). Mereka berunjuk rasa menentang kenaikan biaya hidup serta rancangan undang-undang yang memberikan perlindungan lebih besar kepada aparat kepolisian.
Menurut laporan AFP, warga Prancis yang terdiri dari mahasiswa, anggota serikat pekerja, serta aktivis gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests), kembali menggelar demonstrasi pada hari Sabtu untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Secara umum, aksi unjuk rasa berlangsung relatif damai. Namun, polisi menembakkan gas air mata di Paris, Bordeaux, dan Nantes, sebuah kota di Prancis bagian barat. Pihak berwenang Lyon menyatakan bahwa polisi terpaksa turun tangan karena sejumlah demonstran menyerang wartawan.
Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa sekitar 106.000 orang mengikuti demonstrasi pada 14 November. Sebanyak 24.000 orang di antaranya berada di Paris. Jumlah tersebut merupakan yang terendah dalam beberapa pekan terakhir.
Jumlah penangkapan juga jauh lebih sedikit dibandingkan aksi-aksi protes besar sebelumnya. Secara nasional, sebanyak 219 orang ditahan. Kejaksaan Paris secara terpisah menyebutkan bahwa 45 orang ditangkap di ibu kota.
Sementara itu, serikat mahasiswa memperkirakan jumlah demonstran mencapai 200.000 orang, dengan hampir 100.000 orang di Paris.
Para demonstran di Paris meneriakkan slogan: “Tidak ada perdamaian tanpa keadilan.”
Fokus utama demonstrasi pada Sabtu tersebut adalah rancangan undang-undang baru yang memberikan perlindungan hukum lebih besar kepada polisi yang menggunakan senjata api.
Para pendukung rancangan undang-undang ini termasuk partai sayap kanan ekstrem yang saat ini unggul dalam sejumlah jajak pendapat. Partai yang dipimpin Marine Le Pen tersebut berpendapat bahwa undang-undang baru diperlukan untuk menetapkan praduga bahwa polisi menggunakan kekuatan demi membela diri, sehingga aparat tidak secara otomatis dicurigai melakukan penggunaan kekuatan secara berlebihan.
Sebaliknya, pihak yang menentang rancangan tersebut berpendapat bahwa kebijakan ini sama saja dengan memberikan “lisensi untuk membunuh”, karena dapat menghambat penyelidikan bukti-bukti dalam bentrokan dan semakin mempersulit pertanggungjawaban aparat keamanan atas tindakan mereka.
Di Prancis, kasus kekerasan yang dilakukan polisi jarang sampai ke pengadilan pidana.
Seorang warga Paris mengatakan, “Kami sudah merasa takut ketika mengikuti demonstrasi. Jika kekebalan hukum bagi polisi semakin diperkuat, hal itu hanya akan membuat kami semakin takut.”
Prancis akan menggelar pemilihan umum tahun depan. Tingkat dukungan terhadap Presiden Emmanuel Macron telah merosot ke titik terendah sejak ia menjabat. Sejumlah pihak memperkirakan bahwa kelompok sayap kanan ekstrem berpeluang menggantikannya.
Dalam jajak pendapat, tokoh sayap kiri garis keras Jean-Luc Mélenchon berada di posisi kedua. Sementara itu, kelompok kanan-tengah masih kesulitan mengajukan kandidat yang mampu bersaing secara kuat.
Pemerintah Prancis sedang berupaya mengurangi utang negara, sehingga ruang fiskal untuk memenuhi tuntutan para demonstran sangat terbatas.
Serikat pekerja menyerukan sehari pemogokan lagi pada 17 November. Sebelumnya, mereka telah menolak janji pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 0,6 persen, dan mengecam kenaikan tersebut sebagai pemberian “remah-remah” yang tidak memadai.
Menurut data resmi, aksi protes terbesar di Prancis dalam beberapa pekan terakhir terjadi pada 5 November, ketika lebih dari 500.000 orang turun ke jalan dalam aksi pemogokan yang dipimpin serikat pekerja.
Sumber : NTDTV.com





