Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Selasa (17/11/2026).
Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya telah mengonfirmasi agenda persidangan tersebut.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026,” ujar Trunoyudo, Senin (16/11/2026).
Persidangan akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua.
Adapun anggota komisi yang bertugas yakni Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan, Eko Hadi diduga melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.
Aksi tersebut diduga memanfaatkan akses yang tersedia di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu disebut terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, proses persidangan akan dilaksanakan dengan mengutamakan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Empat Orang Ditetapkan sebagai TersangkaDalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Polri telah menggelar sidang etik terhadap salah satu tersangka, yakni Ahrie Sonta Nasution.
Dalam persidangan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, Ahrie Sonta menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan memilih mengajukan banding. []





