Syafruddin, Anggota Komisi XII DPR RI, mendesak Menteri ESDM mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Ia menilai penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon berisiko mengancam habitat badak Jawa.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak Jawa, satwa yang berstatus kritis.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya dikutip dari laman PKB.
Syafruddin mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat infrastruktur dan melibatkan warga dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang. Kawasan seluas 1.500 hektare itu beroperasi sejak 2015.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” pungkasnya.
Ari James Faraddy, Kepala Dinas ESDM Banten, sebelumnya menjelaskan bahwa penerbitan izin tambang tetap bergantung pada kesesuaian tata ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang.(iss/ham)




