JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri menyebut sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa (17/11/2026), melibatkan pihak eksternal sebagai pengawas.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, pihak eksternal yang dilibatkan dalam persidangan ini yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Langkah pelibatan Kompolnas ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan sidang berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga: Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi terkait Kasus Penyadapan Prabowo
"Kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi, tetap secara eksternal Kompolnas kami libatkan untuk melakukan pemantauan monitoring dan pengawasan, serta melihat bagaimana secara prosedur," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa.
Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan pihak dari Kompolnas turut hadir secara langsung di dalam ruang sidang untuk memantau jalannya persidangan kode etik terhadap Eko Hadi.
"Iya hadir di dalam sidang tersebut," tuturnya.
Sidang etik Eko Hadi
Sidang etik terhadap Eko Hadi yang digelar hari ini terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Eko merupakan salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan Trunoyudo, sidang etik untuk Eko Hadi ini mulai digelar pada Selasa pagi pukul 09.00 WIB.
"Tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujarnya.
Menurut penjelasannya, Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, dengan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi. Serta tiga anggota, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
"Untuk perangkat, selain komisi, ada dua pendamping hukum sebagai pembela dalam perangkat sidang kode etik dari Divkum, dan kemudian dua personel dari Divpropam sebagai penuntut," ujarnya.
Adapun dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Pada Selasa lalu (10/11), Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap salah satu tersangka yakni Ahrie Sonta, dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Atas putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding.
Baca Juga: Polri Mulai Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi di Kasus Penyadapan, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- polri
- sidang etik
- irjen eko hadi
- kompolnas
- kasus penyadapan prabowo
- penyadapan





