1. Di balik capaian ekonomi mengesankan.
2. Penghasilan pas-pasan, tabungan tak ada.
3. Tekanan depresiasi kurs, suku bunga, dan harga BBM.
4. Pola belanja semakin defensif.
5. Ketimpangan dan kualitas tenaga kerja.
Di balik capaian ekonomi yang tumbuh mengesankan terdapat realitas pasar kerja yang semakin mengkhawatirkan. Lapangan kerja formal semakin terbatas dan jumlah korban pemutusan hubungan kerja lebih tinggi dibandingkan berkurangnya jumlah penganggur.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 sebesar 5,47 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi secara tahunan sejak triwulan III-2022 yang saat itu mencapai 5,73 persen.
Capaian itu beriringan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang juga mengalami penurunan. Dalam satu tahun terakhir, TPT tercatat menurun dari 4,85 persen pada Agustus 2025 menjadi 4,75 persen di Agustus 2026. Penurunan TPT juga sejalan dengan jumlah penganggur yang berkurang sekitar 77.000 orang.
Di atas kertas, angka-angka itu memberi kesan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam tren menguat dan stabil. Namun, berbagai fenomena keluhan ekonomi yang tertangkap di media sosial, seperti downgrade lifestyle, survival mode, in this economy, hingga sulitnya mencari pekerjaan formal, membuat angka yang dirilis BPS itu seolah semu dan gagal menangkap realitas yang ada.
Sulitnya kondisi ekonomi di tingkat masyarakat juga terekam dalam survei Litbang Kompas. Responden yang menilai kondisi ekonomi rumah tangga baik mengalami tren penurunan dalam satu tahun terakhir, dari 73,5 persen pada survei Oktober 2025 menjadi 62,9 persen pada Agustus 2026.
Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penganggur yang berkurang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 105.786 orang menjadi korban PHK sepanjang Agustus 2025-Agustus 2026. Adapun di tahun ini, hingga Oktober 2026, jumlah korban PHK telah mencapai 72.336 orang.
Artinya, gelombang PHK bergerak lebih masif ketimbang penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini secara langsung mengindikasikan bahwa sebenarnya perekonomian sedang tidak baik-baik saja.
Peran kelas menengah sebagai bantalan ekonomi terlihat semakin menipis, seperti terekam dalam survei persepsi ekonomi Litbang Kompas, April 2026. Berbeda dengan klasifikasi BPS yang mengacu pengeluaran, survei ini menggunakan status sosial ekonomi (SES) sehingga terbagi dalam kelompok bawah, menengah bawah, menengah atas, dan atas.
Dari pengelompokan tersebut, tekanan finansial terasa cukup kuat menghantam kelas menengah. Sekitar enam dari sepuluh responden kelas menengah memiliki penghasilan yang pas dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan, dua hingga tiga dari setiap sepuluh kelas menengah mengaku penghasilannya kurang.
Kelas menengah bawah menjadi kelompok yang ruang finansialnya semakin sempit, apalagi jika dibandingkan kondisi tahun lalu. Proporsi responden kelas menengah bawah yang menyebut penghasilannya pas-pasan naik 3,1 poin persen dibandingkan April 2025. Pada saat yang sama, mereka yang penghasilannya berlebih justru turun (2,2 poin persen).
Penghasilan kelas menengah yang pas-pasan ini diperkuat dengan temuan, ketidaksiapan finansial apabila mereka mengalami gejolak ekonomi. Survei yang sama merekam, sekitar 62 persen responden dari kelas menengah bawah dan 57 persen kelas menengah atas tidak memiliki tabungan ataupun dana darurat.
Terbatasnya kemampuan pendapatan untuk membiayai kebutuhan kelas menengah juga terkonfirmasi dalam Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) yang dirilis Bank Indonesia. Skor IEP ini merosot tajam sejak awal tahun dari 146 pada Januari menjadi 133,6 pada Juni, yang terjadi di semua kelompok pengeluaran responden.
Pendapatan yang tertekan, ditambah mayoritas tidak memiliki tabungan atau dana darurat, membuat ruang finansial semakin sempit. Analisis Litbang Kompas menggunakan data proporsi pengeluaran responden Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan, sejak awal tahun porsi cicilan pinjaman mengalami peningkatan volatilitas. Sebaliknya, konsumsi relatif stabil, sementara tabungan masih naik-turun.
Serentetan tekanan ekonomi mengimpit masyarakat kelas menengah, terutama menengah bawah. Depresiasi nilai tukar rupiah yang puncaknya menyentuh kisaran level Rp 18.200 per dolar AS telah memicu respons kebijakan suku bunga. Bank Indonesia (BI) akhirnya kembali mengerek naik suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.
Sehari setelah kenaikan suku bunga acuan, warga dihadapkan pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang melambung 32 persen mulai Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax melonjak dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan harga Pertamax Green 95 meroket, dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, kenaikan harga BBM nonsubsidi menambah beban yang harus ditanggung oleh kelas menengah. Ini mengingat kelas menengah cenderung lebih banyak menggunakan Pertamax seiring dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Adapun kenaikan suku bunga kredit, ia melanjutkan, akan memengaruhi komponen belanja masyarakat, terutama untuk sewa atau cicilan rumah. ”Ini akan berdampak pada kenaikan bunga, terutama bagi mereka kalangan menengah yang memiliki kredit perumahan, kredit kendaraan, dan kredit perbankan lainnya,” ujarnya.
Beban cicilan yang harus ditanggung masyarakat juga tecermin dari meningkatnya kredit bermasalah (NPL). Di sektor properti, misalnya, NPL kredit pemilikan rumah (KPR) pada April 2026 tercatat 3,2 persen, naik dibandingkan April 2025 yang mencapai 3,08 persen.
Kombinasi antara kenaikan suku bunga dan harga BBM akan menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi bagi kelas menengah. Bahkan, beban ini diperkirakan semakin berat seiring dengan transmisi kenaikan biaya produksi dan bahan baku kepada konsumen.
Konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama penggerak ekonomi cenderung rapuh. Melebarnya ketimpangan memberikan sinyal distribusi kue ekonomi belum merata. Ditambah lagi, masyarakat kini dihadapkan pada fenomena ”makan utang”.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, pola belanja masyarakat kelompok bawah dan menengah semakin defensif, antara lain dengan mengurangi mutu produk atau beralih ke barang yang lebih murah, mengurangi tabungan, dan menunda pembelian besar.
Sebaliknya, kelompok menengah atas masih mampu mempertahankan pengeluaran pilihan, seperti kecantikan, rekreasi, perjalanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan barang tahan lama. Artinya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan.
Tekanan ini salah satunya tecermin dari perubahan susunan kelas ekonomi. Jumlah penduduk kelas menengah turun, dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi 47 juta pada 2025. Sebaliknya, kelompok calon kelas menengah meningkat, dari sekitar 129 juta menjadi 142 juta orang.
Di sisi lain, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk turut meningkat. Mengutip data BPS, rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Kenaikan ini terutama terjadi terjadi di perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, kenaikan rasio gini tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada periode sebelumnya tidak membagikan tambahan kesejahteraan secara proporsional.
”Kondisi tersebut berarti ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan berkualitas dan inklusif,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Ekonomi membesar, kemiskinan menurun, tetapi jarak antarkelompok masyarakat dalam menikmati hasil pertumbuhan justru melebar. Bisa dikatakan, ukuran ”kue” ekonomi semakin besar, tetapi potongannya tidak terbagi secara merata.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup inklusif.
Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat menikmati pertumbuhan. ”Sebaliknya, kelompok menengah-bawah dan masyarakat perdesaan memperoleh manfaat yang lebih terbatas,” ujarnya.
Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri melihat persoalan ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pasar tenaga kerja.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini belum cukup kuat mendorong pergeseran masyarakat menuju pekerjaan yang lebih produktif, formal, dan memberikan pendapatan lebih baik.
Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi berpotensi membentuk pola seperti huruf K. Sebagian kelompok bergerak naik karena pendapatan dan daya belinya meningkat, sementara kelompok lainnya justru tertinggal atau mengalami tekanan.
Pola seperti itu memiliki kerentanan tersendiri. Selama kelompok menengah-atas masih memiliki daya beli kuat, konsumsi domestik dapat tetap menopang pertumbuhan. Namun, apabila kelompok tersebut sewaktu-waktu menahan belanja akibat tekanan ekonomi, mesin konsumsi dapat ikut melemah karena tidak cukup ditopang oleh daya beli kelompok bawah.
Kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau penurunan pendapatan dapat dengan mudah mendorong kelompok rentan tersebut kembali berada di bawah garis kemiskinan.





